BERITA, 19/09/2019 Kejari Jatim Memeriksa Keterangan Ahli dari Tersangka Korupsi PT DPS
"Dijadwalkan hari ini ahli dari Andri Siwu datang untuk kami mintai keterangannya yang memang diminta oleh tersangka,".
HUKUM, 16/09/2019 Kejati Jatim Rampungkan Pemeriksaan Tersangka Korupsi PT DPS
Sunarta menjelaskan sampai saat ini jaksa masih fokus memeriksa tersangka untuk melengkapi berkas.
HUKUM, 31/08/2019 Kuasa Hukum Mantan Dirut DPS Minta Dua Direksi Dihadirkan dalam Sidang
Kasus dugaan korupsi pembelian kapal floating crane masih menggelinding lantaran dua direksi PT DPS tidak hadir dalam sidang.
HUKUM, 28/08/2019 Sales Representative A&C Trading Network Ditahan Kejati
Andri diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian kapal floating crane yang dilakukan oleh PT DPS.
HUKUM, 13/08/2019 Tujuh Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Bekas PT DPS Mangkir
Dalam perkara ini sudah ada dua orang yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
HUKUM, 04/08/2019 Ini Pertimbangan Kejati Tuntut Rekanan DPS dengan Hukuman Berat
Antonius Aris Saputra dituntut 18 tahun enam bulan penjara sebab menolak didakwa korupsi dan ketarangan berbelit.
HUKUM, 14/07/2019 Kuasa Hukum Dirut DPS Tolak Fotokopi Barang Bukti
Surat fotokopi sebagai barang bukti ditolak kuasa hukum direktur utama PT DPS.
HUKUM, 08/07/2019 Kuasa Hukum Dirut DPS Klaim Kliennya Tersandung Perdata
Samuel Benyamin kuasa hukum Dirut DPS menilai kasus kliennya terkesan dipaksakan.
HUKUM, 24/05/2019 Kejati Jatim Bidik Tersangka Baru Skandal Pengadaan Kapal Bekas
Penyidik tinggal menunggu jadwal persidangan dari PN Tipikor Surabaya di Sidoarjo
HUKUM, 15/05/2019 Skandal Kapal Bekas, Kejati Jatim Tahan Dirut PT DPS
Usia kapal Floating Crane yang dihadirkan oleh PT DPS itu berusia 43 tahun
HUKUM, 01/05/2019 Berkas P-21, Dirut PT DPS Segera Jalani Tahap Dua
Sunarta mengatakan berkas kasus ini telah dinyatakan sempurna sejak Kamis, 25 April 2019 lalu. Namun, Kejati Jatim belum melakukan tahap kedua
HUKUM, 24/04/2019 Rekanan PT DPS Bantah Korupsi Pengadaan Kapal
Eksepsi yang dibacakan rekanan PT DPS membantah disebut korupsi dan tidak menggunakan jasa perusahaan asing membeli kapal floating crane.
HUKUM, 10/04/2019 PN Tipikor Surabaya Sidangkan Kasus Pengadaan Kapal Floating Crane
JPU Lilik Indah Wati menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara
POLITIK, 12/12/2018 Skandal Kapal Floating Crane, Sejumlah Saksi Tunggu Giliran Dipanggil
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp60 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp100 miliar
HUKUM, 11/12/2018 Jadi Tersangka Skandal Floating Crane, Rekanan PT DPS Ditahan
Pelaku dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
HUKUM, 25/11/2018 Skandal Floating Crane Rp100 Miliar, Kejaksaan Telisik PT DPS
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ditemukan kerugian negara sebesar Rp60 miliar
HUKUM, 26/10/2018 Kejati Jatim Periksa Direksi DPS Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Kapal