PN Tipikor Surabaya Sidangkan Kasus Pengadaan Kapal Floating Crane

JATIMNET.COM, Sidoarjo - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan kasus pengadaan kapal jenis floating crane dengan terdakwa Antonius Aris Saputra, Rekanan PT Dok dan Perkapalan (DPS), Rabu 10 April 2019.

Sidang ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)

Terdakwa mengenakan baju batik warna cokelat ketika dibawa dari Rutan Kejati Jatim menuju PN Tipikor, Rabu pagi tadi. Sidang digelar sekitar pukul 10.00 WIB di ruang sidang Cakra dan dipimpin langsung oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana.

BACA JUGA: Jadi Tersangka Skandal Floating Crane, Rekanan PT DPS Ditahan

Dalam dakwaannya, JPU Lilik Indah Wati menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. "Ancaman minimal empat tahun penjara," kata Lilik dalam dakwaannya.

Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan itu, terdakwa dan kuasa hukumnya langsung mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU. Eksepsi tersebut akan dibacakan kuasa hukum terdakwa pada sidang Rabu 24 April 2019 mendatang.

Bobby Wijanarko Harmawan Hatta, kuasa hukum terdakwa mengatakan masih akan mempelajari surat dakwaan jaksa. "Kami belum dapat surat salinan dakwaannya, jadi masih akan kami pelajari dulu," katanya.

BACA JUGA: Skandal Floating Crane Rp100 Miliar, Kejaksaan Telisik PT DPS

Kasus ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 60,3 miliar dalam proyek pengadaan kapal sebesar jenis floating crane senilai Rp 100 miliar. Proyek pengadaan kapal jenis ini dilakukan pada 2016 lalu.

Proyek pengadaan kapal ini dilakukan melalui proses lelang dan kapal sudah dibayar sebesar Rp 60,3 miliar dari harga Rp 100 miliar. Dalam lelang disebutkan, pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas dan didatangkan dari negara Eropa.

Dalam perjalanan menuju Indonesia, kapal tersebut tenggelam di tengah jalan. Dari sini kemudian muncul dugaan bahwa, ada spesifikasi yang salah dalam pengadaan kapal tersebut.