Logo

Setiap Bulan Ada Kasus Dugaan Keracunan MBG, Pakar Pangan Sebut Ada Masalah Serius

Reporter:

Jumat, 24 April 2026 23:06 UTC

Setiap Bulan Ada Kasus Dugaan Keracunan MBG, Pakar Pangan Sebut Ada Masalah Serius

Siswi di SMPN 1 Jombang saat sedang menyantap menu MBG yang dibagikan. Foto: Dok/Taufiqur Rachman

JATIMNET.COM, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, sejak awal 2025 hingga April 2026, tercatat sedikitnya 33.626 siswa mengalami dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program tersebut.

Data tersebut dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi program di lapangan. Angka kasus yang tinggi memunculkan kekhawatiran terkait standar keamanan pangan dalam distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., mengungkapkan bahwa kejadian keracunan dalam program ini terjadi hampir setiap bulan sepanjang 2025.

BACA: Kunjungi Probolinggo, Menko Pangan Ancam Tutup Dapur MBG Tak Standar 

“Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.

Ia menilai, pola kejadian yang berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG. Tidak hanya terjadi di satu wilayah, kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai daerah secara acak.

Selain itu, tingginya target produksi makanan dalam program ini dinilai turut menjadi tantangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pengolahan dan distribusi makanan, terutama jika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Sorotan terhadap program MBG pun semakin menguat, terutama terkait perlunya evaluasi menyeluruh agar tujuan meningkatkan status gizi pelajar tidak justru menimbulkan risiko kesehatan baru.