JATIMNET.COM, Surabaya - Sejumlah daerah masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk. Para legislatif meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan intervensi terkait kelangkaan pupuk tersebut.

"Masyarakat petani sudah sangat resah saat ini terkait pupuk. Sudah saatnya bu gubernur melakukan intervensi agar kebutuhan petani akan pupuk segera bisa teratasi," kata Anggota DPRD Jawa Timur Sabron Djamil Pasaribu, Selasa 10 November 2020.

Sabron yang juga Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat keluhan soal pupuk ini saat melakukan jaring aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) Kediri-Blitar. Kesulitan terjadi tidak hanya pupuk bersubsidi, melainkan juga non subsidi.

“Saya yakin hal ini tidak hanya terjadi di Kediri saja. Daerah lain saya yakin juga alami hal yang sama. Ini harua segera dilakukan penanganan," ia menegaskan.

BACA JUGA: Wagub Jatim Optimis Jatah Pupuk Subsidi Ditambah

Keluhan sama juga diterima anggota DPRD Jatim Agung Supriyanto di Dapil Tuban-Bojonegoro. Musim hujan datang dibarengi dengan kelangkaan pupuk.

Ia menyayangkan Pemprov Jatim yang kurang cepat dalam penanganan masalah pupuk ini. "Dikala, pemerintah pusat itu mengurangi jatah pupuk subsidi, mestinya harus ada langkah taktis Provinsi untuk menanggulanginya," kata dia.

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo memastikan ketersediaan pupuk di Jawa Timur masih mencukupi hingga akhir tahun.

Tahun ini Provinsi Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.366.523 ton untuk disalurkan sepanjang 2020. Turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton pupuk bersubsidi.

BACA JUGA: Petrokimia Pastikan Kesiapan Gudang dan Kios Pupuk Hadapi Musim Tanam Okmar

Pun demikian, kata dia, dari jumlah itu masih terserap 68 persen hingga Oktober ini. "Insya Allah aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun sekitar 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan baru terealisasi 68 persen," ujar Hadi, Selasa 10 November 2020.

Sementara terkait keluhan petani soal kesulitan mendapatkan, Hadi mengatakan, ada sejumlah faktor. Salah satunya peraturan pemerintah yang menyaratkan penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani.

Namun, ia menegaskan, kebijakan tersebut kemudian dianulir karena belum siap. "Sehingga sekarang sampai Desember nanti boleh menebus dengan mengisi form," ungkapnya.

BACA JUGA: Petani Bojonegoro Kesulitan Mendapatkan Solar dan Pupuk

Hadi tidak menutupi sistem inilah yang memungkinkan membuat susah petani. Sebab, mereka harus menjelaskan jumlah kebutuhannya dan waktu tanamnya. "Kendalanya itu. Pupuknya ada tapi gak ngisi form," tegasnya.

Selain itu, Hadi juga menyebutkan, ada kekhawatiran petani tidak kebagian stok pupuk. Sehingga jatah pupuk yang seharusnya diserap pada bulan selanjutnya, telah habis diborong petani. Itu tergambar dari tingginya serapan pupuk di beberapa daerah di Jatim.

"Seperti Madiun itu serapannya September aja sudah 80 persen. Begitu sekarang mau habis kan bingung sudah dihabiskan duluan. Harusnya ngambil pupuk itu step by step sesuai jadwal musim tanam," tandasnya.

Untuk mengatasinya, Hadi mengaku telah menyiapkan beberapa skema. Di antaranya realokasi pupuk antar kabupaten/ kota. Artinya, ketika ada daerah yang serapan pupuk bersubsidinya rendah, akan dialihkan ke daerah lain yang serapan pupuknya tinggi.

Pupuk di Jatim Dikeluhkan Langkah, Pemprov Klaim Stok Masih Cukup

Berita Populer

Baca Juga