JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih melakukan finalisasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pembukaan kembali sekolah harus berjalan efektif tanpa melanggar protokol kesehatan.

"Mendikbud memberikan gambaran kira-kira awal 2021 sudah akan dimuai (pembelajaran tatap muka). Tahapan-tahapan itu sekarang sedang difinalisasi," kata Khofifah, Senin 23 November 2020. 

Mantan menteri sosial itu meminta sekolah dan stakeholder terkait sudah melakukan persiapan matang. Seperti menerapkan penyemprotan disinfektan, protokol kesehatan, penataan kursi untuk pengaturan jaga jarak, dan akselerasi pemanfaatan di sekitar sekolah untuk menunjang dilangsungkannya pembelajaran tatap muka.

"Akselerasi itu misalnya oh ada aula, maka aula itu bisa digunakan kelas belajar untuk sementara. Karena yang satu kelas biasanya 36 siswa, tetepkan harus diatur kembali dengan jarak yang aman (psychal distance) antara satu siswa dengan siswa lain," tuturnya.

BACA JUGA: Guru SD dan SMP di Surabaya Mulai Masuk Sekolah

Khofifah mengingatkan, pembelajaran tatap muka yang dilakukan awal tahun depan itu bukan berarti berlangsung secara normal. Tetap harus dikombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. 

Setidaknya sampai seluruh sistem yang dilakukan dalam pemenuhan kurikulum proses belajar mengajar bisa lebih komprehensip.

"Jadi kalau awal 2021 masih dilihat kelas ini kapasitas physical distancing minimal satu meter itu berapa siswa? Lalu berapa jam pelajaran? sementara mereka masuk tanpa istirahat, sementara mereka bawa makanan dari rumah. Ini harus dihitung kembali," tandasnya. 

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati mengingatkan sebelum membuka kembali sekolah harus dilakukan pemetaan zona sesuai status Covid 19.

BACA JUGA: Pembelajaran Tatap Muka Masih Jadi Polemik

Informasi yang diterimanya dari dinas kesehatan provinsi, masih ada kabupaten yang naik status ke zona merah. "Tadi hearing dengan dinas kesehatan menyebutkan jumlah positif di Jatim naik lagi," kata politikus yang akrab disapa Anti tersebut. 

"Kemarin memang sempat melandai, sekarang naik lagi. Saya selaku ketua fraksi belum setuju. Potensinya masih tinggi apalagi vaksin yang selama ini dikabarkan masih belum ada kepastian," imbuhnya. 

Pihaknya meminta baik Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot melakukan sinergi antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan untuk memetakan wilayah apa status zonanya. "Saya minta pemda meminta rekomendasi dari dinas kesehatan setempat sebelum memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka," tandasnya.