JATIMNET.COM, Tuban – Polemik tentang indikasi ketidaksesuaian antara menu dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tuban semakin disorot.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten tersebut diminta diaudit secara menyeluruh.

“Semua SPPG wajib diaudit,” tegas Ketua Komisi II DPRD Tuban Fahmi Fikroni saat dimintai tanggapan terkait keluhan masyarakat atas kualitas menu MBG, Rabu, 25 Februari 2026.

Audit yang nantinya dijalankan terhadap seluruh SPPG didesak agar transparan. Sebab, operasional dari program ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari warga negara.

BACA: Komisi II DPRD Tuban Peringatkan Potensi Korupsi Pelaksanaan MBG

Terkait dengan polemik MBG yang mencuat di Tuban, Roni, sapaan akrab Fahmi Fikroni mengaku menerima banyak laporan dari warga.

Pengaduan itu melalui pesan WhatsApp (WA) maupun direct message (DM) media sosial. Laporan tersebut rata-rata mempersoalkan porsi makanan yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran. Selain itu, keluhan tentang kualitas yang dinilai kurang layak.

“Banyak masyarakat yang melaporkan kepada saya melalui WA maupun DM secara pribadi. Saya hanya bisa mengelus dada,” ujarnya.

Roni menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) harus bersikap tegas terhadap mitra SPPG yang tidak menjalankan kewajiban sesuai standar. Ia meminta agar mitra yang terbukti mengurangi jatah siswa atau tidak memenuhi ketentuan langsung diberikan sanksi tegas.

“Harusnya BGN tegas. Siapapun mitra SPPG yang tidak sesuai memberikan jatah ke penerima langsung di-blacklist. Termasuk pengawas dan ahli gizi yang diangkat jadi P3K dicopot kalau terbukti lalai. Ini memalukan program presiden,” tandasnya.

BACA: Kualitas Menu MBG di Tuban Dikeluhkan Wali Murid, Ada Siswa Hanya Terima Donat dan Susu

Menurutnya, mitra pelaksana seharusnya mengikuti kebijakan anggaran yang telah ditetapkan, bukan justru mencari keuntungan pribadi dengan mengurangi kualitas maupun kuantitas makanan.

“Kalau memang mitra SPPG mau turut serta menyukseskan program presiden, harusnya anggarannya disesuaikan dengan kebijakan BGN, bukan malah mencari untung sendiri,” tegas legislator berpeci tersebut.

Ia menyebut, fenomena ini sangat miris karena justru mencoreng nama baik presiden di mata masyarakat. “Miris melihat fenomena seperti ini. Para mitra SPPG ini justru mencoreng nama Pak Presiden. Kasihan presiden jadi korban para mitra SPPG,” pungkasnya.

Hingga Rabu 25 Februari 2026, keluhan dan kritikan terkait menu MBG terus bermunculan. Utamanya di laman media sosial.