Minggu, 24 May 2026 02:00 UTC

Suasana nonton bareng film documenter “Pesta Babi” di Halaman Kantor PWI Probolinggo Raya, Sabtu malam, 23 Mei 2026. Foto: Zulafif.
JATIMNET.COM, Probolinggo - Suasana hangat penuh gagasan mewarnai kegiatan refleksi kebangsaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya, Sabtu malam, 23 Mei 2026.
Agenda yang dikemas melalui pemutaran film dokumenter Pesta Babi itu tidak hanya menjadi ajang nonton bersama (nobar). Tetapi, juga ruang bertukar pandangan terkait isu kebangsaan dan dinamika sosial di Papua.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai wartawan, mahasiswa, aktivis, hingga penggiat organisasi masyarakat (ormas).
Forum berlangsung santai namun tetap serius, terutama saat peserta menyimak jalannya dokumenter yang mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya lokal, hingga persoalan sosial yang berkembang di wilayah tersebut.
Ketua panitia acara, Eko Hardianto, memandu langsung jalannya acara. Sementara Ketua PWI Probolinggo Raya, Babul Arifandi hadir sebagai pelindung kegiatan.
Menariknya, puluhan aparat TNI turut hadir mengikuti seluruh rangkaian acara. Mereka tampak membaur bersama peserta lain dan ikut menyimak diskusi hingga kegiatan berakhir.
Selama pemutaran film, sejumlah peserta terlihat mencatat beberapa poin penting yang dianggap menarik untuk didiskusikan. Usai film diputar, Eko Hardianto menyampaikan ulasan singkat mengenai isi dokumenter tersebut.
Menurutnya, Pesta Babi tidak sekadar menampilkan satu sudut pandang, melainkan mengajak penonton memahami persoalan secara lebih luas dan mendalam.
“Film ini menarik karena menyajikan banyak lapisan cerita. Ada tesis, antitesa, lalu penonton diajak mencari sintesa sendiri. Jadi, bukan sekadar melihat siapa benar dan siapa salah, tetapi bagaimana memahami persoalan dari berbagai sudut,” ujar Eko.
Ia menilai film dokumenter semacam itu penting sebagai media refleksi, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang kerap dipahami secara sepotong-sepotong.
“Kadang kita menerima isu secara cepat tanpa memahami konteks utuhnya. Film dokumenter seperti ini bisa menjadi ruang belajar agar kita lebih bijak melihat persoalan kebangsaan,” katanya.
Eko juga menekankan pentingnya sesi dialog setelah pemutaran film. Menurutnya, diskusi menjadi ruang untuk mempertemukan beragam pandangan secara terbuka dan sehat.
“Yang menarik justru ketika setiap orang punya pandangan berbeda. Lalu, didiskusikan dengan kepala dingin. Di situ nilai refleksinya muncul,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Probolinggo Raya, Babul Arifandi, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum diskusi semacam itu perlu terus dirawat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin mudah terpolarisasi.
“Kegiatan seperti ini bagus karena menghadirkan ruang dialog yang sehat. Kita bisa belajar mendengar pandangan yang berbeda tanpa harus saling menyalahkan,” kata Babul.
Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana kebangsaan tetap kondusif dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.
“Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga ikut merawat ruang-ruang pemikiran publik. Diskusi seperti ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama,” ujarnya.
Babul menambahkan, isu kebangsaan harus terus dibahas secara terbuka agar masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian sepihak.
“Indonesia ini besar dan beragam. Karena itu, ruang dialog harus tetap dijaga supaya masyarakat bisa melihat persoalan secara lebih jernih,” imbuhnya.
Dalam sesi dialog kebangsaan, forum juga menghadirkan RA Muhammad Al-Fayyadl sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia membahas berbagai persoalan di Papua, mulai pembangunan, pendidikan, hingga pendekatan sosial dan keamanan.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang pernah menjadi perhatian publik nasional, seperti pengungsian warga akibat konflik bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Selain itu, pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat adat di daerah terpencil.
Menurut Al-Fayyadl, Papua memiliki persoalan yang kompleks sehingga tidak dapat dipandang secara sederhana.
“Papua itu bukan sekadar isu keamanan atau politik. Di sana ada persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan soal rasa kepercayaan masyarakat kepada negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya melihat persoalan Papua secara lebih hati-hati agar tidak terjebak pada kesimpulan yang terburu-buru.
“Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, maka yang muncul biasanya kesimpulan yang terburu-buru. Padahal realitas di lapangan jauh lebih kompleks,” katanya.
Al-Fayyadl juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan dialog dengan masyarakat Papua.
“Dialog tetap penting. Karena persoalan sebesar apa pun akan sulit selesai kalau masing-masing pihak tidak mau saling mendengar,” tuturnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait kondisi Papua, peran media, hingga tantangan menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia.
Kegiatan refleksi kebangsaan itu kemudian ditutup dengan ajakan untuk terus menjaga budaya dialog, menghormati perbedaan pandangan, dan memperkuat semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
