kembali-turun-ke-jalan-getol-suarakan-penolakan-omnibus-law-di-gedung-grahadi
BERITA, 13/07/2020 Kembali Turun ke Jalan, Getol Suarakan Penolakan Omnibus Law di Gedung Grahadi
Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Omnibus Law (Getol) kembali turun menyerukan aksi di Depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
tidak-percaya-pemerintah-tiga-ribu-massa-di-jatim-turun-ke-jalan
NASIONAL, 05/03/2020 Tidak Percaya Pemerintah, Tiga Ribu Massa di Jatim Turun ke Jalan
Sekitar tiga ribu massa di Jawa Timur akan melakukan aksi turun ke jalan. Titik kumpul utama ada di Bundaran Waru lokasi menyuarakan penolakan.
aksi-warga-banyuwangi-tolak-tambang-emas-berlanjut-sampai-ditemui-gubernur
NASIONAL, 28/02/2020 Aksi Warga Banyuwangi Tolak Tambang Emas Berlanjut Sampai Ditemui Gubernur
Warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, melanjutkan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jum’at, 28 Februari 2020.
ruu-cilaka-bawa-celaka
MRBRUS, 20/01/2020 RUU Cilaka Bawa Celaka
Gabungan serikat buruh di Jawa Timur dan LBH Surabaya menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) karena merugikan bagi buruh.
gabungan-serikat-buruh-jawa-timur-dan-lbh-surabaya-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja
BERITA, 17/01/2020 Gabungan Serikat Buruh Jawa Timur dan LBH Surabaya Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja
Gabungan serikat buruh di Jawa Timur dan LBH Surabaya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
penangguhan-umk-audit-independen
MRBRUS, 15/01/2020 Penangguhan UMK, Audit Independen
Disnaker bersama unsur lainnya seperti Dewan Pengupahan perlu melakukan audit keuangan bersama akuntan independen.
pemerintah-dan-akuntan-independen-perlu-audit-perusahaan-penangguh-umk
BERITA, 14/01/2020 Pemerintah dan Akuntan Independen Perlu Audit Perusahaan Penangguh UMK
Disnaker bersama unsur lainnya seperti Dewan Pengupahan perlu melakukan audit keuangan bersama akuntan independen.
lbh-surabaya-mencatat-kasus-buruh-dan-agraria-tertinggi-di-tahun-2019
HUKUM, 24/12/2019 LBH Surabaya Mencatat Kasus Buruh dan Agraria Tertinggi di Tahun 2019
LBH Surabaya telah mencatat kasus buruh dan agraria dianggap paling tinggi sepanjang tahun 2019.
pendamping-buruh-minta-audit-perusahaan-yang-tolak-kenaikan-umk
BERITA, 02/11/2019 Pendamping Buruh Minta Audit Perusahaan yang Tolak Kenaikan UMK
Dasar kenaikan UMK harus berdasarkan pedoman survei kebutuhan hidup layak.
lbh-surabaya-minta-gubernur-jatim-hati-hati-keluarkan-sk-penangguhan-umk
BERITA, 11/10/2019 LBH Surabaya Minta Gubernur Jatim Hati-hati Keluarkan SK Penangguhan UMK
Data tahun 2019 menyebutkan sebanyak 96 perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK karena berdalih tidak mampu.
aktivis-menyayangkan-status-tersangka-veronica-koman
NASIONAL, 08/09/2019 Aktivis Menyayangkan Status Tersangka Veronica Koman
Kasus yang ada di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Surabaya harus diungkap secara sungguh-sungguh kepada publik.
koalisi-masyarakat-sipil-jatim-curigai-pelemahan-kpk-dari-dalam
BERITA, 28/08/2019 Koalisi Masyarakat Sipil Jatim Curigai Pelemahan KPK dari Dalam
Salah satunya (capim) ada yang bilang Operasi Tangkap Tangan (OTT) konsepnya tidak jelas, OTT KPK menghambat investasi,  harus memperlancar investasi.
lbh-surabaya-pelaku-tindakan-rasial-harus-diadili-di-pengadilan-umum
HUKUM, 26/08/2019 LBH Surabaya: Pelaku Tindakan Rasial Harus Diadili di Pengadilan Umum
UU penghapusan diskriminasi ras dan etnis sudah mengatur, tindakan itu bila disampaikan di tempat umum dan tempat terbuka dapat dipidana.
komnas-ham-desak-kejagung-tuntaskan-pelanggaran-ham-di-papua
NASIONAL, 26/08/2019 Komnas HAM Desak Kejagung Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua
Komisioner Komnas HAM menybebut aksi massa yang terjadi di Papua merupakan puncak ekspresi masyarakat terhadap ketidak adilan yang menimpa mereka.
lbh-surabaya-capres-cawapres-harus-perhatikan-kelompok-rentan
BERITA, 30/01/2019

LBH Surabaya: Capres-Cawapres Harus Perhatikan Kelompok Rentan

LBH Surabaya: Capres-Cawapres Harus Perhatikan Kelompok Rentan
LBH Surabaya berharap pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki perhatian terhadap kelompok rentan yang berpotensi jadi korban pelanggaran HAM.
jalan-panjang-budi-pego-mencari-keadilan
LIPSUS, 12/12/2018 Jalan Panjang Budi Pego Mencari Keadilan
Divonis bersalah dan dihukum 10 bulan di pengadilan tingkat satu dan dua. Di tingkat MA, hukuman Budi Pego ditambah menjadi 4 tahun penjara.
keluarga-papua-surabaya-anggap-anindya-provokator
HUKUM, 27/08/2018 Keluarga Papua Surabaya Anggap Anindya Provokator
Keluarga Papua Surabaya Anggap Anindya Provokator