Pospera Sebut PPDB Zonasi Sudah Sesuai UUD 1945

Baehaqi Almutoif

Selasa, 28 Mei 2019 - 07:57

JATIMNET.COM, Surabaya - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Timur menilai Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah sangat tepat diterapkan.

Juru bicara Pospera Jawa Timur Antonius Bayu Prasetyo mengatakan, sistem penerimaan siswa yang tertuang dalam Permendikbud tersebut dapat memeratakan pendidikan di Jawa Timur. Karenanya, ia berharap pemerintah provinsi tetap menerapkan aturan tersebut di Jatim.

"Kami memandang penerimaan PPDB ini harus adil dan merata. Sehingga pendidikan bisa merata sampai semua lapisan masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kami merasa zonasi ini penting," ujar Bayu usai rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Jawa Timur, Senin 27 Mei 2019.

BACA JUGA: Tak Dilibatkan Bahas Juknis PPDB, Wali Murid Ancam Aksi

Organisasi masyarakat (Ormas) itu mendorong Permendikbud nomor 51 tahun 2018 bisa diterapkan dengan baik. Karena dengan begitu seluruh lapisan masyarakat mendapat peluang yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Harapan Bayu, dengan pendidikan yang merata dapat pula mendongkrak kualitas sumber daya manusia.

Pospera tidak menampik, sampai saat ini masih ada anggapan bahwa sekolah favorit masih yang terbaik. Sementara sekolah pinggiran, dianggap tidak populer. Padahal jika diperhatikan stigma seperti ini berarti menandakan masih terjadi kesenjangan di dunia pendidikan.

BACA JUGA: Sistem Zonasi PPDB Jatim Diusulkan Bisa Disesuaikan Kondisi Daerah

"Mungkin kesenjangan fasilitas, atau kesenjangan guru pendidik sehingga masih ada yang merasa anaknya sekolah di sekolah pinggiran. Stigma ini tidak akan muncul bila negara memberikan fasilitas dan kualitas yang sama dalam layanan pendidikan," bebernya.

Pospera berjanji akan terus memantau penerapan PPDB zonasi ini. Terutama dalam penerapan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan tersebut. Pospera pun membuka posko pengaduan masalah PPDB 2019.

BACA JUGA: PPDB 2019 Menjadi Jalan Tengah Penerimaan Siswa Baru

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hartoyo mengatakan, pro dan kontra atas kebijakan zonasi PPDB 2019 ini merupakan hal yang biasa. Sebagai kebijakan baru tentunya selalu muncul pihak setuju dan tidak setuju.

"Ini barang baru, wajar kalau ada yang suka ada yang enggak,” kata Hartoyo.

Menurt Hartoyo, Pemprov Jatim sudah punya upaya cukup baik untuk pemerataan pendidikan dengan membuat sekolah-sekolah akselerasi dengan menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) seperti perguruan tinggi.

Baca Juga

loading...