Tak Dilibatkan Bahas Juknis PPDB, Wali Murid Ancam Aksi

JATIMNET.COM, Surabaya - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jawa Timur masih menyisakan ketidakpuasan bagi sejumlah wali murid. Salah satunya dari Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya.

Hingga sekarang mereka masih menunggu agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk dilibatkan dalam penyusunan petunjuk teknis PPDB. Mereka masih menunggu kabar dari Komisi E DPRD Jawa Timur yang akan memfasilitasi pertemuan tersebut.

"Sampai sekarang belum ada kabar," ujar perwakilan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya, Jospan, Jumat 24 Mei 2019.

BACA JUGA: PPDB 2019 Menjadi Jalan Tengah Penerimaan Siswa Baru

Dia berharap, komunikasi dengan gubernur itu bisa digelar. Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial memfasilitasi pertemuan itu. Kalaupun tidak, Jospan beserta rekannya akan menyiapkan aksi.

"Kalau kami tidak diajak ngomong, ya kami akan menggelar aksi. Begitu Pemprov mengeluarkan petunjuk teknis pada 27 Mei tanpa mengajak bicara kami. Kami akan bergerak. Sudah ada sebagian wali murid dari Malang yang akan bergabung," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo belum dapat dihubungi. Beberapa kali selulernya dihubungi hanya terdengar tanda tunggu, tapi tidak diangkat.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Gunakan Permendikbud 51 sebagai Acuan PPDB SMA/SMK

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono menyebut, tidak ada yang berubah soal penerapan PPDB 2019. Pemprov tetap pada pagu yang telah tertuang dalam Pemendikbud. Pertimbangan nilai ujian nasional sebanyak 20 persen dari 90 persen jalur zonasi tetap difasilitasi.

"Kami ini kan hanya pelaksana saja. Tetap sesuai hasil konsultasi dengan Kemendikbud kemarin," kata Hudiyono.

Jadwal pelaksanaan PPDB Jawa Timur tetap akan digelar 27 Mei mendatang. Calon peserta didik baru bisa mulai mendapatkan PIN untuk pendaftaran dari masing-masing sekolah.

"Kami hanya perlu menunggu Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kemendikbud saja, untuk menyesuaikan kuota jalur prestasi PPDB. Rencananya 25 Mei sudah keluar. Saya sudah meminta staf standby di Jakarta," kata Hudiyono.