Sistem Zonasi PPDB Jatim Diusulkan Bisa Disesuaikan Kondisi Daerah

Baehaqi Almutoif

Selasa, 21 Mei 2019 - 20:15

JATIMNET.COM, Surabaya - Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya kembali mendatangi DPRD Jawa Timur, Selasa 21 Mei 2019. Mereka menyampaikan hasil komunikasi dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

"Kami berkonsultasi, kemudian intinya apa yang disampaikan Pak Dirjen pendidikan dasar dan menengah, ada suatu fleksibilitas sebetulnya pada Permendikbud (nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru)," ujar Perwakilan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya Nila Sawitri seusai rapat dengar pendapat di DPRD Jawa Timur.

Nila menjelaskan, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sebenarnya tidak kaku. Zonasi yang diterapkan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Artinya, definisi zonasi dapat bermacam, sesuai dengan keadaan yang ada di kota tersebut.

BACA JUGA: PPDB 2019 Menjadi Jalan Tengah Penerimaan Siswa Baru

"Contoh pembagian zona itu bukan pusat yang atur, tapi kewenangan daerah. Mau dibikin sistem zona seperti apa, itu sebenarnya tergantung daerah," terangnya.

Bahkan, menurut Nila, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah membuka kemungkinan modifikasi sistem zonasi hanya menggunakan satu wilayah. Tidak dibagi per kecamatan atau pengelompokan beberapa kecamatan. Sistem satu zonasi seperti itu diterapkan di Padang dan Jakarta.

"Jakarta itu satu kota satu zona. Asal kondisinya memang mendukung itu," ungkap Nila.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Gunakan Permendikbud 51 sebagai Acuan PPDB SMA/SMK

Nila menambahkan yang juga memungkinkan adalah zonasi yang tidak melulu jarak tetapi akses. Misalnya, jaraknya jauh tapi ada kemudahan akses menuju sekolahan tersebut seperti SMA kompeks Surabaya. Itu bisa menjadi opsi penerapan zonasi.

"Jadi banyak solusi terhadap Permendikbud yang bisa diolah. Tapi keputusannya yang mana akan dibicarakan lebih dalam," bebernya.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo berjanji akan mengomunikasikan yang disampaikan wali murid tersebut dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Kami akan kordinasi minta waktu kepada gubernur untuk membicarakan masalah PPDB," kata Hartoyo.

BACA JUGA: Dindik Jawa Timur Konsultasikan PPDB ke Kemendikbud

Ia berharap usulan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya bisa dipertimbangkan Pemprov Jawa Timur dalam menyusun PPDB 2019, termasuk penentuan zonasi seperti satu kota satu zonasi, atau zonasi berdasarkan kemudahan akses. "Kami akan bicara ke eksekutif. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat diterima," tandas politisi Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat bersedia menfasilitasi komunikasi yang dilakukan antara DPRD Jawa Timur dan gubernur.

"Bukan menunggu (komunikasi DPRD Jatim dengan gubernur). Ini kan bagian upaya untuk mengonsolidasikan lagi suatu kebijakan. Baguslah itu," kata Hudiyono.

Baca Juga

loading...