Pemprov Jatim Gunakan Permendikbud 51 sebagai Acuan PPDB SMA/SMK

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memilih mengembalikan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Pemprov menerapkan 90 persen kuota peserta didik baru memakai sistem zonasi. Sedangkan sisanya lima persen jalur prestasi, dan lima persen lagi diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas atau mutasi.

“Permendikbud sebagai referensinya. Dari 90 persen itu diurai lagi, yang berprestasi menggunakan ujian nasional. Tapi nilai ujian nasionalnya sistem zona. Zonasi tapi di-breakdown lagi,” ujar Khofifah, Minggu 19 Mei 2019.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Hudiono menjelaskan, 90 persen kuota dalam zona itu memiliki turunan. Yakni, 20 persen diperuntukkan bagi siswa tidak mampu, 20 peresen lainnya bisa menggunakan nilai ujian nasional.

BACA JUGA: Dindik Jawa Timur Konsultasikan PPDB ke Kemendikbud

Dari kuota jalur zonasi 90 persen yang di dalamnya terdapat kuota untuk siswa tidak mampu sebayak 20 persen, sedangkan 20 persen lainnya bisa menggunakan nilai UN.

“Yang 90 persen itu zonasi berdasarkan jarak, lalu diantara (90 persen) itu 20 persen untuk anak tidak mampu, yang di dalamnya ada lima persen untuk anak buruh,” tuturnya.

Sisanya lagi dari 90 persen itu, 50 persen diantaranya murni berdasarkan jarak dan kecepatan mendaftar.

"Dari jarak itu, kan, terkadang ada yang tidak diuntungkan, kami memberikan kesempatan untuk anak yang memiliki nilai UN tinggi, selanjutnya kami perhitungkan nilai UN-nya, tapi masih di dalam zona,” urainya.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Terapkan Permendikbud 51/2018 dengan Modifikasi

Hudiono berharap, masyarakat tidak terfokus pada sekolah unggulan. Dengan sistem PPDB melalui Permendikbud 51 ini nantinya akan muncul banyak sekolah unggulan.

"Permendikbud itu sudah terfasilitasi anak-anak yang berprestasi lima persen. Anak-anak yang orang tuanya pindah lima persen, dan sudah ada 20 persen anak tidak mampu,” urainya.

Pemprov Jatim, lanjut Hudiono akan menerapkan sistem Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri di Jawa Timur yang memungkinkan siswanya yang berprestasi lulus lebih cepat. "Dua tahun bisa lulus, lho. Nantinya akan menjadi sekolah unggulan juga,” tandasnya.