JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyandang disabilitas agar aktif mengikuti program magang yang diselenggarakan pemerintah pusat. Program tersebut dinilai menjadi jalur strategis untuk membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas menuju dunia kerja.

Dorongan itu disampaikan Khofifah usai meresmikan Sekolah Luar Biasa (SLB) B Karya Mulya yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin, 5 Januari 2026.

Khofifah menyoroti masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam program magang nasional. Ia menyebutkan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja.

Ia merujuk pada pemaparan Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menjadi narasumber dalam ceramah ilmiah Dies Natalis ke-63 Universitas Brawijaya.

“Dari 100 ribu kuota program magang yang disiapkan pemerintah, jumlah pendaftar dari kalangan disabilitas masih sangat sedikit. Bahkan, dari 10 peluang yang tersedia, yang mendaftar hanya sekitar dua orang,” ujar mantan Mensos ini.

BACA: Kunjungi Wisata Edukasi GUS, Begini Kesan Gubernur Khofifah

Menurut Khofifah, kondisi itu menunjukkan bahwa penguatan aksesibilitas, sosialisasi, dan sinergi lintas sektor masih perlu terus ditingkatkan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menjelaskan status kelembagaan SLB B Karya Mulya yang sebelumnya dikelola oleh yayasan. Beberapa waktu lalu, pihak yayasan menyampaikan keinginan untuk menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut kepada pemerintah.

“Setelah melalui proses administratif, termasuk dengan notaris dan tahapan lainnya, akhirnya secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui saya di Gedung Negara Grahadi. Dengan demikian, SLB B Karya Mulya kini menjadi SLB Negeri Karya Mulya,” katanya.

Khofifah menjelaskan, SLB B merupakan sekolah dengan layanan pendidikan lengkap mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA untuk satu jenis disabilitas, yakni tunarungu. Sekolah ini berperan penting dalam pengembangan kompetensi peserta didik disabilitas, baik dari sisi keterampilan teknis maupun nonteknis.

“SLB ini berada dalam kewenangan Pemprov Jawa Timur, sama halnya dengan SMA dan SMK. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi fokus kami,” ujarnya.

BACA: Sebarkan Toleransi dan Damai, Gubernur Khofifah dan Forkopimda Kunjungi Gereja di Surabaya 

Selain meresmikan SLB Negeri Karya Mulya, pada hari yang sama Pemprov Jawa Timur juga meresmikan renovasi dan revitalisasi tujuh SLB di berbagai daerah. Sebelumnya, pada 2 Januari 2026, Pemprov Jatim telah menyelesaikan renovasi dan revitalisasi tiga SLB di wilayah Malang Raya.

“Kami berharap ruang-ruang belajar yang lebih nyaman, mural-mural yang baru, dan suasana yang lebih segar dapat menumbuhkan semangat belajar anak-anak kita,” katanya.

SLB Negeri Karya Mulya juga dilengkapi dengan resource center yang akan bekerja sama dengan RSUD Dr. Soetomo, RSI, serta SLB Karya Mulya. Pusat layanan ini difokuskan pada upaya deteksi dini disabilitas sejak masa kehamilan.

“Deteksi dini ini penting agar potensi disabilitas bisa terantisipasi dan dimitigasi sejak awal, sehingga layanan yang diberikan lebih tepat dan solutif,” jelas Khofifah.

Ia menambahkan, layanan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berhenti pada pemberian alat bantu, tetapi juga mencakup pendampingan berkelanjutan bagi keluarga.

BACA: Ini Perhatian Cak Sumardi untuk Pendidikan Anak Kurang Mampu di Jombang

“Pemberian alat bantu dengar harus dibarengi pelatihan bagi keluarga, termasuk pemahaman perawatan dan penggantian suku cadang seperti baterai,” katanya.

Khofifah juga mengingat pengalamannya saat menjabat Menteri Sosial, ketika bekerja sama dengan Clinton Foundation untuk memberikan layanan kesehatan terpadu bagi penyandang disabilitas dengan dukungan puluhan dokter spesialis.

“Saya berharap ke depan di tingkat daerah kita juga bisa mendapatkan dukungan serupa, agar pemenuhan fungsi-fungsi indera anak-anak disabilitas dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa peningkatan akses penyandang disabilitas ke dunia kerja membutuhkan peran bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah sudah menyiapkan programnya. Sekarang tugas kita bersama adalah memastikan aksesibilitas dan pendampingan mereka benar-benar tersupport, sehingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bisa semakin terbuka,” ujar Khofifah.