Jumat, 17 Mei 2019 - 10:53
JATIMNET.COM, Surabaya – Seorang Brigadir dari kesatuan Ditpamovit Polda Jawa Tengah, berinisial TTP, dipecat dari lembaga tempatnya bertugas. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut, jika TTP dipecat karena melanggar kode etik kepolisian.
Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menyebut adanya pleanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pemecatan itu, lantaran orientasi seksual TTP yang homoseksual, adalah bagian dari hak asasinya.
Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma’ruf Bajammal menjelaskan, proses hukum Brigadir TTP bermula pada awal 2017 dengan tuduhan pemerasan. Namun Brigadir TTP dinyatakan tidak bersalah pada kasus itu, dikutip dari Serat.id, pada Jumat 17 Mei 2019.
Masalah hukum Brigadir TTP berlanjut dengan pelaporan pelanggaran kode etik.
BACA JUGA: Akun Instagram Muslim Gay @alpantuni Muncul Lagi
Brigadir TTP menjalani pemeriksaan kode etik POLRI atas dugaan seks menyimpang yang berujung pemecatan.
“Korban sudah melakukan banding, namun ditolak. Ini sudah masuk dalam kasus diskriminasi,” jelas Ma’ruf, Selasa, 14 Mei 2019.
Ia mengatakan, pelanggaran HAM pada kasus Brigadir TTP terkait dengan diskriminasi terhadap orang yang memiliki orientasi seksual minoritas.
Menurutnya, hak-hak kaum minoritas seperti transgender dan hubungan sesama jenis merupakan bagian dari HAM. Hal tersebut juga telah dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2011 lalu.
BACA JUGA: Rekam Video Intim Sesama Jenis, Supriyadi Ditangkap Polisi
“Artinya perspektif dari instansi Brigadir TTP yang berakhir pemecatan belum mempunyai wawasan yang baik terhadap orang yang memiliki orientasi seksual minoritas,” katanya.
Selain itu, menurutnya hubungan seksual adalah bagian dari hak asasi manusia.
“Jadi hubungan seksual itu kan hak asasi seseorang jadi tidak benar seseorang dipecat karena orientasi seksualnya,” katanya.
Ma’ruf mendalilkan kasus tersebut pada UUD 45.
BACA JUGA: Gay Pelaku Pemerasan Segera Diadili
Dia mengatakan, korban memiliki hak atas pekerjaan, untuk mempertahankan kehidupan, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harkat martabat dan harta benda.
Korban juga berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat.
“Bahkan tidak ada ketentuan pada UUD yang melarang orang melakukan hubungan sesama jenis, sepanjang tidak ada kekerasan,” katanya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng, Agus Triatmaja saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemecatan salah satu anggota kepolisian.
BACA JUGA: Diprotes, Brunei Tunda Terapkan Hukum Mati LGBT
TTP dipecat lantaran melanggar kode etik dengan persangkaan pasal 7 ayat(1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap 14 thn 2011 tentang KEPP dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.
“Kasusnya sudah ditangani oleh Propam Polda Jateng. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Propam, saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota POLRI,” katanya.
