JATIMNET.COM, Surabaya - Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 jenjang SMA/SMK masih saja muncul. Puluhan warga mengadu ke DPRD Jatim, menyampaikan dugaan Surat Keterangan Domisili (SKD) fiktif di jalur zonasi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengaku telah menampung semua keluhan calon wali murid tersebut, termasuk soal SKD fiktif. Ia berharap dugaan yang disampaikan tersebut dapat juga disertai dengan bukti kuat.

"Kalau ada bukti silahkan ditunjukkan," ujar Hikmah usai rapat dengar pendapat dengan calon wali murid di Gedung DPRD Jatim, Kamis 25 Juni 2020 petang.

Pun demikian, politisi PKB itu menyarankan calon wali murid juga melapor ke pusat layanan PPDB yang sudah disiapkan Dinas Pendidikan Jawa Timur. "Kami akan meminta peran serta masyarakat harus ditampung," katanya.

BACA JUGA: Banyak Salah Unggah Berkas, Pagu Afirmasi PPDB SMA/SMK Tersisa Banyak

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Wahid Wahyudi usai hearing lanjutan dengan Komisi E DPRD Jatim menolak tudingan banyaknya SKD fiktif yang dibuat mendekati PPDB.

Dari seluruh pendaftar di PPDB tahun ajaran ini, sebanyak 92 persen menggunakan kartu keluarga (KK). Artinya sebagian siswa yang mendaftar sudah memakai dokumen sesuai data kependudukan.

"Saya sudah turunkan tim, alhamdulilah sebanyak 92 persen pendaftar menggunakan kartu keluarga. Jadi sangat kecil sekali (sisanya), tidak seperti yang digaungkan, digede-gedekan," kata Wahid.

Namun, Wahid memastikan tetap akan memverifikasi yang delapan persen tidak menggunakan kartu keluarga ini. Jika diketahui memalsukan dokumen, pihaknya bakal langsung menganulir penerimaan siswa tersebut.

"Yang 8 persen itu sudah dilakukan verifikasi. Nanti verifikasi terakhir (lanjutan) pada saat darurat Covid-19 selesai. Didalam petunjuk teknis sudah tegas kami katakan, dan apabila ada dokumen palsu maka penerimaan persen dibatalkan," kata dia.