JATIMNET.COM, Surabaya – Jelang pemilhan kepala desa (pilkades), anggota DPRD Pamekasan Jawa Timur menyarankan agar Pemkab setempat membentuk satuan tugas yang bekerja mencegah terjadinya politik uang.

"Ini penting dilakukan agar demokrasi kita berlangsung dengan sehat dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas yang memang bersumber dari pilihan sadar masyarakat desa," kata Iskandar di Pamekasan, Rabu 3 Juli 2019.

Politikus asal Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur ini mengemukakan hal itu menanggapi rencana pelaksanaan pilkades serentak pada11 September 2019.

Terdapat 39 dari total 178 desa akan menggelar pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan. Desa tersebut tersebar di 12 kecamatan.

BACA JUGA: Inilah Daerah di Jatim yang Menggelar Pilkades 2019

Di Kecamatan Proppo sebanyak 13 desa, Pademawu (12), Larangan (7), Pasean (5), Pegantenan (7), Palengaan (5) Tlanakan (11), Pamekasan (4), Kadur (5), Pakong (8), Waru (3) dan di Kecamatan Batumarmar sebanyak 7 desa.

Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan, tim satgas khusus ini harus berasal dari berbagai elemen dan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, harus dilakukan nota kesepahaman dengan para pihak yang hendak dilibatkan dalam satgas anti politik uang itu, seperti dari unsur Kejaksaan Negeri, Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan.

"Paling tidak, sebelum tahapan pilkades mulai, yakni sebelum pendaftaran dibuka oleh panitia penyelenggara, satgas khusus ini harus sudah terbentuk," kata Iskandar.

BACA JUGA: Pilkades Serentak Dilaksanakan Pasca Lebaran

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Timur ini lebih lanjut menjelaskan, politik uang, kini seolah menjadi hal yang lumrah dalam berbagai kegiatan politik, dan jika dibiarkan akan sangat berbahaya dan menciderai nilai-nilai demokrasi.

Ia berharap, usulan tersebut bisa diperhatikan pemkab dan panitia pelaksana pilkades di berbagai tingkatan di Pamekasan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun panitia penyelenggara di tingkat desa.

"Saya berkeyakinan, jika praktik politik uang ini bisa diberantas, pemimpin yang terpilih kelak pasti akan lebih fokus pada kinerja memajukan desanya, karena kades yang terpilih ini tidak akan berfikir bagaimana mengembalikan uang yang diberikan kepada pemilih," katanya.

Pembentukan satgas tersebut nantinya tidak hanya sekadar menindak pelaku politik uang, akan tetapi juga bisa menindak pelaku judi pada pilkades, yang menurut Iskandar, marak berkembang di wilayah itu.

BACA JUGA: Ribuan Personel Amankan Pilkades Serentak 198 Desa di Ponorogo

Sebelumnya, dalam diskusi publik bersama Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia bertema "Pilkades dan Praktik Politik Uang" Iskandar menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar upaya mencegah praktik demokrasi yang tidak baik itu bisa sesuai harapan.

Antara lain, pertama, perlu adanya sosialisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktik politik uang dan perlu adanya tindakan tegas, bagi pelaku politik uang baik bagi pemberi uang ataupun penerima uang.

Kedua, perlu adanya ketegasan seperti mendiskualifikasi calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran, dan menjerat dengan hukuman pidana sesuai undang undang yang berlaku.

Ketiga, menurut Iskandar, perlu membuat pakta integritas dengan para calon kepala desa sebagai peserta pilkades untuk tidak melakukan praktik politik uang dan sejenisnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih.

BACA JUGA: Pencairan Anggaran Pilkades Serentak di Ponorogo Masih Tersendat

Ia menjelaskan, jenis politik uang tidak hanya dalam bentuk uang saja, akan tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti sembako, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat dan memberikan suaranya untuk calon kades yang bersangkutan.

"Jika poin-poin di atas ini diperhatikan, kami yakin, suksesi kepemimpinan yang akan digelar di 93 desa dalam waktu dekat ini, akan lebih baik dan tentunya akan bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula," kata Iskandar. (ant)