JATIMNET.COM, Surabaya – Ratusan wali murid mendatangi rumah dinas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Jalan Wali Kota Mustajab, Kamis 20 Juni malam.

Sebelumnya, massa menggelar demo dan audiensi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berada di Jagir Wonokromo Surabaya.

Sekitar pukul 21.35 WIB massa tiba di depan kediaman Risma, sapaan Tri Rismaharini. Mereka langsung melakukan orasi dengan tuntutan penghapusan PPDB sistem zonasi.

“Bu Risma, emak, keluar bu. Hapus zonasi bu, anak saya biar bisa belajar,” teriak sejumlah masa yang berada di depan kediaman Risma.

BACA JUGA: Kisruh PPDB Zonasi Surabaya, Dispendik Tetapkan Jalur Tambahan Kuota

Beberapa wali murid lantang menyampaikan penilaian bahwa Kota Surabaya belum siap menerapkan sistem zonasi jarak. Wali murid menganggap kualitas dan fasilitas sekolah di Kota Surabaya belum merata.

“Lihat anak-anak ini pak, ini ingin pintar pak, anak kami sekolah dinilai pak, bukan materi,” kata salah satu massa.

Beberapa menit kemudian, Kepala Bakesbangpol Eddy menemui aksi massa dan menginstruksikan untuk menulis nama siswa, nama orang tua, alamat, asal sekolah dasar untuk dikumpulkan ke Bakesbangpol.

“Monggo bu tulis namanya, kami akan perjuangkan agar anak bapak-ibu bisa sekolah," kata Eddy.

Namun permintaan itu ditolak dengan tetap meminta jaminan. Namun Eddy menegaskan tidak perlu ada jaminan maupun perjanjian.

“Tidak usah ada jaminan bu, kita ini sama-sama berjuang, kami berupaya membantu menyampaikan keluhan bapak-ibu semua. Agar anak bapak-ibu bisa sekolah,” katanya.

BACA JUGA: Dindik Jatim Undur Sehari Pendaftaran PPDB SMA

Dalam kesempatan itu, banyak wali murid enggan beranjak dari depan kediaman wali kota. Dengan sigap Eddy menginstruksikan agar wali murid pulang ke rumah setelah mengisi data.

“Ayo bu cepat pulang, kalau tidak pulang, nanti diangkut pakai truk,” tegas Eddy.

Pada pukul 20.00 WIB sebelumnya, terjadi adu dorong antara massa yang berdemo di Kantor Dispendik Surabaya dengan Satpol PP yang dibantu Polsek Wonokromo. Massa memaksa masuk ke gedung dispendik untuk menemui Kadispendik Surabaya, Ikhsan.

Selang beberapa menit kemudian, Ikhsan menemui massa dan menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi tidak bisa dihapus maupun diubah mendadak, karena menjadi peraturan pemerintah pusat.