JATIMNET.COM, Surabaya - Model pembelajaran dalam jaringan (daring) masih akan terus berlanjut di tahun ajaran baru 2020/2021. Pemprov Jatim belum berniat mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah dalam waktu dekat. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Achmad Amir Aslichin berharap metode pembelajaran daring ini tidak mengurangi kualitas pendidikan.

Karena itu, sekolah harus berperan aktif membantu peningkatan mutu siswa melalui model belajar yang sudah diterapkan sejak merebaknya Covid-19. "Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur salah satunya ditentukan dengan mutu pendidikan yang berkualitas,” ujar politikus yang akrab disapa Mas Iin, Jumat 10 Juli 2020. 

Dinas Pendidikan Jawa Timur, kata dia, harus membuat formula yang tepat untuk mempertahankan kualitas pendidikan, meski di tengah pandemi Covid-19. Pun demikian, politikus PKB itu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang telah meluncurkan program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi siswa SMA/SMK negeri di Jawa Timur. Pihaknya mengaku siap mengawal kebijakan tersebut. “Kita siap mengawal program SPP gratis yang sudah berjalan sejak 2019 lalu itu,” katanya.

BACA JUGA: Muncul Dugaan SKD Fiktif di PPDB, Dindik Jatim: 92 Persen Gunakan KK

Dirinya siap membuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, bila menemukan adanya praktek pungutan di luar SPP. Sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menyebut segala bentuk pungutan terhadap peserta didik baru sangat dilarang. Apalagi pungutan itu memberatkan siswa dan wali murid. 

Menurut Mas Iin, penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana APBD Provinsi Jatim dalam bentuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP) sudah dianggarkan di 2020. Karenanya, penggunaannya harus dioptimalkan. 

Ia optimis tidak ada lagi pungutan SPP yang dibebankan pada siswa. “Kita harus bisa menekan angka putus sekolah karena masalah biaya,” terang mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo tersebut. 

Namun, Mas Iin berharap Dinas Pendidikan Jatim juga harus intens menjalin komunikasi dengan SMA/SMK negeri di Jatim. Tujuannya untuk mencegah adanya sekolah yang nekat menarik SPP pada siswanya. “Konsistensi untuk meringankan beban pembayaran di sekolah harus jadi prioritas,” bebernya.