Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 secara resmi disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai perda dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Rabu 5 Juli 2023
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif dan ajudannya Rusdi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di ruang Candra dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Selasa 23 Mei 2023.
Kinerja Pemprov Jatim disorot. Serapan anggaran APBD hingga Juli tahun 2021 masih sangat rendah. Data Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyebut serapan anggaran Jatim menjelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya di kisaran 27,89 persen.
Komisi C DPRD Jawa Timur menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari yang dicanangkan di kerangka awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2021, sebesar Rp 30,7 triliun. Jumlah potensi yang ditambahkan sekitar Rp 410 miliar
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah optimis kondisi ekonomi Jawa Timur membaik pada paruh kedua tahun 2020. Ia melihat geliat ekonomi terus terjadi disejumlah titik.
Pemprov Jawa Timur memangkas anggaran belanjanya hingga mencapai Rp 1,3 triliun. Dari Rp 35,1 triliun di APBD murni 2020, menjadi Rp 33,8 triliun pada Perubahan APBD tahun ini
Politisi senior DPD Demokrat Jawa Timur, Agusdono Wibawanto mendorong Pemprov Jawa Timur segera menggelontorkan bantuan modal pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Model pembelajaran dalam jaringan (daring) masih akan terus berlanjut di tahun ajaran baru 2020/2021. Pemprov Jatim belum berniat mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah dalam waktu dekat.