JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi berbagai kritik, masukan, dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam penyampaiannya, Khofifah menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, DPRD, hingga masyarakat.

“Jadi kalau SLB membangun wilayahnya, dinas pendidikan, SMK dinas pendidikan, SMA dinas pendidikan. Nah satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa kita mengintervensi sama-sama,” ujar Khofifah dalam rapat paripurna.

Khofifah menekankan bahwa berbagai capaian pembangunan Jawa Timur selama ini merupakan hasil kerja kolektif semua pihak. Ia menyebut Jawa Timur saat ini menjadi salah satu provinsi dengan performa pembangunan terbaik secara nasional, termasuk dalam penurunan angka kemiskinan.

“Standar kita adalah terendah kedua. Terendah pertama Bali, setelah Bali adalah Jawa Timur,” katanya.

Terkait program pemeriksaan kesehatan gratis yang sempat mendapat sorotan, Khofifah mengakui masih ada target yang belum tercapai. Namun secara nasional, capaian Jawa Timur tetap berada di posisi kedua tertinggi setelah Jawa Tengah.

“Kita memang menyampaikan di dalam LKPJ ada ketidaktercapaian, tapi pencapaian kita tertinggi kedua di Indonesia dimana tertinggi pertama Jawa Tengah lalu Jawa Timur berada di posisi kedua dan jauh di atas rata-rata nasional,” ucapnya.

Khofifah juga merespons kritik terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Jatim. Ia meminta DPRD membedakan penilaian terhadap Bank Jatim dengan BUMD lain yang dinilai kurang optimal.

“BUMD kita yang namanya Bank Jatim, laba bersihnya tertinggi di antara semua bank pembangunan daerah di Indonesia. RUPS baru kita selesaikan tanggal 6 Mei ini. Jadi jangan gebyah uyah,” katanya.

Meski mempertahankan kinerja Bank Jatim, Khofifah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar dalam pembenahan sejumlah BUMD lain yang memiliki tingkat efisiensi rendah.

“Kami melihat ada PR maksimalisasi BUMD dan ada BOPO yang terlalu tinggi di BUMD-BUMD. Kami siap melakukan evaluasi dan koreksi sesuai rekomendasi DPRD Jawa Timur,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Khofifah menanggapi usulan mengenai pemerataan dukungan bagi sekolah negeri, swasta, dan madrasah. Ia meminta pembahasan dilakukan secara rinci bersama Badan Anggaran DPRD agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau kemudian negeri, swasta, dan madrasah disampaikan treatment-nya, mohon dibuat dihitung. Nanti kami bawa ke Banggar, kemampuan fiskal kita sampai mana supaya fair,” katanya.

Khofifah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama mengapa tidak semua usulan dapat langsung diwujudkan.

“Masukan-masukan yang luar biasa itu memang tidak bisa semuanya dijalankan, antara lain karena keterbatasan budget kita,” ujarnya.

Menanggapi kritik soal inflasi, Khofifah meluruskan bahwa angka inflasi 4,19 persen yang disebut sebelumnya merupakan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara tahunan.

Ia menjelaskan, program pasar murah Pemprov Jatim difokuskan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, cabai, dan bawang merah.

“Yang kita lakukan pada pasar murah itu hanya sembako. Beras, minyak goreng, gula. Ketika harga daging ayam naik kita masukkan daging ayam, ketika telur naik kita masukkan telur, ketika cabai dan bawang merah naik kita masukkan itu,” jelasnya.

Khofifah juga membantah anggapan bahwa pemerintah menjual produk tembakau dalam operasi pasar murah.

“Bukan kita jualan tembakau di pasar murah, minuman juga tidak jual,” tegasnya.

Terkait struktur APBD yang banyak dikritik karena dominasi belanja operasional, Khofifah menjelaskan bahwa kategori tersebut tidak hanya mencakup perjalanan dinas pejabat, tetapi juga mencakup layanan publik penting.

Ia merinci komposisi belanja operasional meliputi belanja pegawai 28,35 persen, belanja barang dan jasa 33,55 persen, belanja bagi hasil ke daerah 15,1 persen, hibah 9,86 persen, dan belanja modal 7,2 persen.

“BBOP, BOS kesehatan, pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan masyarakat, itu semua masuk kategori belanja operasional. Jangan sampai dianggap belanja operasional itu hanya gubernur jalan-jalan atau pimpinan DPRD jalan-jalan,” ujarnya.

Khofifah memastikan seluruh kritik DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah provinsi. Namun ia juga menegaskan bahwa capaian Jawa Timur di berbagai sektor merupakan hasil kerja nyata, bukan sekadar pencitraan.

“Bukan karena kami jatuh lalu ditolong. Tidak. Kita bekerja lalu diapresiasi,” katanya.

Ia menambahkan, Jawa Timur terus mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan produksi padi, jagung, dan populasi sapi potong tertinggi nasional.

“Padi kita, beras kita tertinggi produksinya. Sapi kita tertinggi populasinya. Jagung kita juga tertinggi produksinya. Itu bukan karena pemerintah provinsi semata, tapi karena petani-petani kita luar biasa,” tuturnya.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan utama pemerintah daerah, melainkan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak.

“Tidak ada di visi misi kami target menerima penghargaan sebanyak-banyaknya. Tapi kami bekerja keras, melakukan sinergi dan kolaborasi luar biasa,” katanya.

Di akhir penyampaian, Khofifah bersama jajaran eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 masih memiliki kekurangan dari sisi data, substansi, maupun redaksional.

“Kami dan seluruh tim eksekutif menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian laporan kinerja terdapat kekurangan,” ujarnya.