PILKADA, 18/09/2024 Bawaslu Gresik Temukan 887 Pemilih Bermasalah dalam DPS Pilkada 2024
Pencermatan Bawaslu Gresik pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pilkada 2024 sekurang-kurangnya menemukan 887 pemilih bermasalah di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Gresik.
PILKADA, 11/09/2024 Bawaslu Banyuwangi Temukan 1.141 Orang Meninggal Masuk DPS Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menetapkan ada sebanyak 1.350.080 orang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024.
PILKADA, 08/10/2020 Bawaslu Surabaya Temukan 10 Ribu Pemilih Bermasalah di DPS
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya mencatat setidaknya ada 10.175 pemilih ganda dan meninggal, yang masih masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS).
HUKUM, 14/10/2019 Kejati Jatim Butuh Waktu 11 Hari Pelajari Putusan Bebas Dirut DPS
Kejati Jatim masih memelajari putusan hakim yang memvonis bebas dirut PT DPS atas dugaan kasus korupsi pembelian kapal floating crane.
HUKUM, 31/08/2019 Kuasa Hukum Mantan Dirut DPS Minta Dua Direksi Dihadirkan dalam Sidang
Kasus dugaan korupsi pembelian kapal floating crane masih menggelinding lantaran dua direksi PT DPS tidak hadir dalam sidang.
HUKUM, 28/08/2019 Sales Representative A&C Trading Network Ditahan Kejati
Andri diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian kapal floating crane yang dilakukan oleh PT DPS.
HUKUM, 04/08/2019 Ini Pertimbangan Kejati Tuntut Rekanan DPS dengan Hukuman Berat
Antonius Aris Saputra dituntut 18 tahun enam bulan penjara sebab menolak didakwa korupsi dan ketarangan berbelit.
HUKUM, 14/07/2019 Kuasa Hukum Dirut DPS Tolak Fotokopi Barang Bukti
Surat fotokopi sebagai barang bukti ditolak kuasa hukum direktur utama PT DPS.
HUKUM, 08/07/2019 Kuasa Hukum Dirut DPS Klaim Kliennya Tersandung Perdata
Samuel Benyamin kuasa hukum Dirut DPS menilai kasus kliennya terkesan dipaksakan.
HUKUM, 16/11/2018 Kasus Pengadaan Kapal Rp 100 Milyar PT DPS, Kejati Jatim Cekal Dua Saksi
Dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kerugian negara sebesar Rp60 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal jenis floating crane
HUKUM, 26/10/2018 Kejati Jatim Periksa Direksi DPS Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Kapal
Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan PT DPS membeli kapal bekas jenis floating crane senilai Rp100 miliar dan baru dibayar Rp60 miliar.
HUKUM, 19/10/2018 Kejatim Jatim Pelototi Dugaan Korupsi Pembelian Kapal oleh PT DPS
Kejatim Jatim Pelototi Dugaan Korupsi Pembelian Kapal oleh PT DPS
HUKUM, 12/10/2018 Dua Mantan Direksi PT DPS Divonis Berbeda