Suap Romahurmuziy, KPK Dalami Upaya Haris Hasanuddin Temui Menag

JATIMNET.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelisik lebih dalam lagi kasus suap Romahurmuziy terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Komisi anti rasuah ini memanggil Staf Ahli Menteri Agama Gugus Joko Waskito pada Jumat 12 April 2019. Gugus dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HRS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 12 April 2019.

BACA JUGA: KPK Duga Oknum Kemenag Terlibat Kasus Suap Seleksi Jabatan

Pemanggilan terhadap Gugus merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan berhalangan hadir pada 28 Maret 2019 lalu. Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy, yaitu Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah telah memeriksa satu saksi untuk tersangka Rommy, yaitu Staf Ahli Menteri Agama Jenedjri M Gaffar pada Kamis 11 April 2019 kemarin. Terkait pemeriksaan Jenedjri, penyidik KPK hendak mendalami pengetahuan saksi terkait upaya Haris Hasanuddin menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jenedjri diketahui adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 2004-2015 dan sejak Januari 2018 lalu menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM di Kementerian Agama. Janedjri mengaku tidak tahu soal jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

BACA JUGA: KPK Mulai Periksa Kaknwil Kemenag Jatim

"Saya baru satu tahun di Kementerian Agama, sebelumnya kan saya di Mahkamah Konstitusi jadi saya tidak tahu ada itu, sepengetahuan saya," kata Janedjri seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Janedjri mengakui bahwa Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memang sering berkomunikasi. "Kalau (Rommy dan Lukman Hakim) berkomunikasi saya rasa hal yang wajar kan karena antara ketua umum dan ketua dewan partai. Saya tidak pernah bertemu dengan Rommy di Kementerian Agama. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau selama ini. Saya baru ya di kementerian Agama, baru satu tahun," tambah Janedjri.

Namun ia mengaku tidak terkejut saat KPK menemukan kasus jual beli jabatan di Kemenag. "Saya tidak kaget. Hal yang biasa dalam proses hukum yang harus kita lalui. Ini komitmen kita untuk segera kooperatif agar persoalan ini cepat selesai," tambah Janedjri.

BACA JUGA: KPK Panggil Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

KPK dalam perkara ini menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.

KPK juga sudah menggeledah ruang Menag Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag dan menyita sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

Dalam kasus ini, Rommy diduga menerima uang Rp 250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

BACA JUGA: KPK Panggil KASN untuk Saksi Tersangka Romahurmuziy

Pemberian selanjutnya sebesar Rp 50 juta berasal dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat 16 Maret 2019.

Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan TInggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama karena ia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Namun, Haris diduga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag sehingga pada 5 Maret 2019 Haris dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. (ant)