Logo
Polemik PPDB Zonasi

Sekolah Swasta Tuntut Kadispendik Surabaya Mundur

Reporter:,Editor:

Selasa, 02 July 2019 02:36 UTC

Sekolah Swasta Tuntut Kadispendik Surabaya Mundur

KEKURANGAN SISWA. Sekolah swasta protes kebijakan penambahan pagu PPDB sistem zonasi karena merugikan. Mereka menggelar aksi di depan Balai Kota Surabaya, Selasa 2 Juli 2019. Foto: Khoirotul Lathifyah

JATIMNET.COM, Surabaya – Aksi sekitar seribuan guru-guru sekolah swasta tingkat SMP se Surabaya di depan Balai Kota Surabaya memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya yang menambah pagu PPDB sistem zonasi.

Ketua Musyawawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) Swasta se Kota Surabaya Erwin Darmogo menyatakan, kebijakan penambahan jumlah pagu yang mulanya 32 siswa menjadi 38 siswa berdampak pada sekolah swasta.

"Setiap sekolah kehilangan sekitar 10 hingga 52 calon siswa. Ini banyak," kata Erwin di sela-sela aksi, Selasa 2 Juli 2019.

BACA JUGA: Seratusan Guru Sekolah Swasta Unjuk Rasa Sikapi PPDB Zonasi

Menurutnya, kebijakan panambahan pagu tersebut membuat sekolah swasta kekurangan siswa. Sebab, banyak wali murid yang datang ke sekolah untuk meminta kembali pendaftaran calon siswa baru.

Ia menyebut, sebanyak 260 sekolah swasta di Kota Surabaya kehilangan kurang lebih 50 hingga 70 persen calon siswa.

Karenanya, pihaknya meminta Dispendik segera mengevaluasi kebijakan penambahan pagu dan memberhentikan penarikan siswa yang mendaftar ke sekolah swasta untuk pindah ke sekolah negeri.

BACA JUGA:  Kemendikbud Akui Penerapan PPDB Berbasis Zonasi Masih Banyak Masalah

Seribuan guru swasta ini juga meluapkan kekecewaannya dengan menuntut Kepala Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) Ikhsan mundur. Mereka kecewa karena selama ini sekolah swasta merasa terdiskriminasi dengan semua kebijakan yang dibuat Dispendik.

"Ini adalah luapan emosi dari teman-teman (guru smp swasta) di Surabaya. Selama tiga tahun kami bersabar dengan kebijakan kepala dinas. Dan ini puncaknya karena teman-teman merasa terzalimi dengan kebijakan yang dibuat Kadispendik," kata Erwin Darmogo.

BACA JUGA:  Wali Murid Dukung Kebijakan Pemkot Surabaya Tambah Pagu

Ketika ditanya perihal kenaikan Bantuan Operasional Daerah (Bopda), Erwin menegaskan pihaknya tidak hanya membutuhkan bantuan biaya, melainkan juga membutuhkan siswa.

"Kami tidak (hanya) butuh Bopda, tapi kami butuh siswa. Karena dengan adanya siswa, sekolah bisa eksis," katanya.

Hingga saat ini, massa masih menyampaikan aspirasinya di Depan Balai Kota Surabaya dan menunggu audiensi dengan pihak pemkot. Erwin menyampaikan Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya Hendro Gunawan menjanjikan akan menemui massa.