JATIMNET.COM, Surabaya – Sebuah pernyataan tertulis tentang bantahan pertemuan antara anggota DPR RI asal PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membicarakan Pemilihan Wali Kota Surabaya beredar di kalangan wartawan, Selasa 31 Desember 2019.

“Tidak ada pembicaraan soal Pilwali. Sama sekali. Hanya saya sampaikan adanya kebutuhan tempat seperti rumah rehabilitasi untuk pencandu Narkoba. Karena angka penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur ini tertinggi nomor satu di Indonesia,” kata Bambang DH, juga mantan Wali Kota Surabaya, tertulis dalam pernyataan itu.

Pertemuan itu disebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada “Sabtu (24/12/2019)”. Anehnya, tanggal 24 Desember 2019 jatuh pada Selasa. Sedangkan Sabtu sepanjang Desember 2019 jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28.

BACA JUGA: Maju Pilwali 2020, Dyah Katarina Siap Mundur dari DPRD Surabaya

Bantahan itu, tertulis menurut Bambang, muncul karena “santer dikabarkan bahwa PDIP telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan siapa sosok yang diberi restu oleh orang nomor satu di Jawa Timur tersebut untuk maju dalam Pilwali.”

Anehnya lagi, meski disebut “santer dikabarkan”, pertemuan antara Bambang DH dan Khofifah itu belum pernah terekspos di media massa. Penelusuran Jatimnet.com melalui mesin pencari, menemukan tak satu pun media massa pernah memberitakannya. Padahal, Bagian Humas Pemprov Jatim membagikan agenda kegiatan gubernur dan wakilnya pada wartawan, hampir tiap hari.

BACA JUGA: Risma Sebut Inisial W Sebagai Calon Wali Kota Surabaya

Kejanggalan berikutnya dalam rilis itu, munculnya tanggapan Trisnadi, yang disebut sebagai orang dekat Khofifah. Ia memastikan bahwa sampai saat ini Gubernur Khofifah netral dan tidak memihak siapapun tokoh atau partai dalam kontestasi politik Pilwali Kota Surabaya.

 “Tidak ada, Ibu Gubernur netral, tidak berpihak pada siapapun. Beliau milik semua warga Jawa Timur. Jikalaupun ada yang mengklaim dukungan atau restu ibu, silahkan saja, tapi yang jelas ibu tidak dalam posisi tersebut,” ucapnya.

BACA JUGA: Survei: Didukung Risma Berpeluang Menangi Pilwali Surabaya

Menurut dia, bantahan itu muncul karena sejumlah bakal calon wali kota mencatut nama gubernur saat menyosialisasikan rencana pencalonan. Sehingga masyarakat mengira Gubernur Khofifah memihak pada tokoh calon tertentu.

“Padahal tidak. Baik ke personal maupun kepada partai. Ibu memastikan bahwa beliau ada pada posisi equal distance pada semua pihak,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Jatimnet.com belum berhasil mendapat konfirmasi dari Bambang DH dan Khofifah.