JATIMNET.COM, Surabaya - Ribuan massa yang mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Anti Komunis (Gamis) mendatangi gedung DPRD Jatim dengan menggelar aksi, Selasa 7 Juli 2020. Mereka menuntut pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan. 

"Intinya semua rakyat di Jawa Timur termasuk ormas islam, majelis taklim, semuanya sepakat untuk menolak RUU HIP. Karena ini berbahaya," ujar Koordinator Gamis Muhammad Yunus. 

Yunus menilai, pembahasan RUU HIP ini berpotensi menganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Karenanya ia meminta DPRD Jatim menyampaikan keberatan itu kepada DPR RI, dan mencabutnya dari Badan Legislasi Nasional (Balegnas). 

Selain itu, Yunus juga mendesak pengusutan aktor intelektual yang memunculkan wacana tentang RUU HIP. "Siapa yang ada di balik RUU ini, harus ditindaklanjuti untuk kemudian diproses hukum. Karena ini berpotensi melakukan makar secara konstitusional," tegasnya.

BACA JUGA: Pemerintah Tolak RUU HIP, Segera Beri Jawaban ke DPR

Dirinya melihat, RUU HIP berpeluang mengembalikan lagi paham komunis ke Indonesia. Tidak diikut sertakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme memperkuat dugaan tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengaku sudah mengakomodir semua tuntutan massa dan meneruskannya ke DPR RI. "Saya kira itu dan sebagai tindak lanjut. Kami sampaikan, kita terima tuntutan mereka itu, dan sudah kita sampaikan kepada DPR RI," kata Sadad. 

Politikus Partai Gerindra itu sepakat bahwa pembahasan Pancasila sebagai haluan negara sudah final. Tidak perlu lagi diperdebatkan. 

Seluruh poin yang dibahas pada Tanggal 18 Agustus 1944 oleh founder father Indonesia merupakan hasil kompromi dari berbagai elemen bangsa. "Tidak ada urgensi lagi untuk dibahas kembali. Ditarik ke belakang, dan kembali pada perdebatan BPUPKI. Saya kira Pancasila dalam bentuk yang sekarang adalah kompromi terbaik dari founding father kita," tandasnya.