JATIMNET.COM, Surabaya — Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menekankan pentingnya mengembalikan proses pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) kepada basirah atau suara nurani.

Ia meminta peserta Muktamar ke-35 NU menentukan pemimpin berdasarkan pandangan hati, kebenaran, dan pertimbangan moral, bukan berdasarkan kepentingan maupun imbalan tertentu.

“Betul-betul basirah, pandangan hati, kebenaran, nurani. Bukan bisyarah,” kata Kiai Asep dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” di Aula JKSN, Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Dialog tersebut digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama JKSN dan PMII Jawa Timur menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.

BACA: Muktamar NU Dipersiapkan Jadi Etalase Ekonomi Umat, Bazar Digelar Selama 12 Hari 

Menurut Kiai Asep, prinsip tersebut penting karena NU merupakan organisasi keulamaan yang seharusnya berada dalam kendali para ulama. Ia berharap kepemimpinan NU tidak ditentukan oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Ulama itu ya Nahdlatul Ulama, ketika Nahdlatul Ulama itu betul-betul menjadi sebuah organisasi yang dikendalikan oleh para ulama,” katanya.

Kiai Asep memandang ulama memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengaitkan peran tersebut dengan ayat Al-Qur'an yang menyebut ulama sebagai orang yang memiliki rasa takut kepada Allah.

“Pemilik bumi itu hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh itu siapa? Ulama. Karena di dalam Al Quran disebutkan, ‘Innama yakhsyallaha min ‘ibadihil ulama’. Sungguh yang takut kepada Allah itu adalah para ulama,” katanya.

Ia menilai NU memiliki posisi penting sebagai salah satu kelompok yang menopang kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, organisasi tersebut harus tetap menjalankan perannya dengan berlandaskan nilai keulamaan.

“Kalau yang ada kelompok yang ditopang saja tanpa ada kelompok penopang, ya akan hancur negara ini,” ujarnya.

BACA: Panitia Muktamar ke-35 NU Siagakan Tiga Posko Kesehatan 24 Jam 

Kiai Asep kemudian mengutip ayat Al-Qur'an yang menurutnya menggambarkan pentingnya kelompok yang saling menopang dalam kehidupan manusia.

“Dalam Al Quran disebutkan, ‘Walawla daf’ullahin-nasa ba’dhahum biba’dhin lafasadatil-ardh’. Kalau sebagian manusia itu tidak ditopang oleh sebagiannya, maka bumi ini kan hancur,” ujarnya.

Menurut dia, prinsip kepemimpinan berbasis basirah juga menjadi penting untuk menjaga NU dari upaya penguasaan organisasi. Ia meminta peserta muktamar tidak membiarkan proses pemilihan diarahkan oleh kepentingan tertentu.

Kiai Asep mengingatkan pengalaman dalam muktamar sebelumnya yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam proses pemilihan. Ia menyinggung mekanisme AHWA yang menurutnya pernah tidak dihitung serta pengalaman di Jombang ketika orang yang memberikan suara disebut bukan peserta yang semestinya.

“Jangan dzalimi muktamarnya dengan cara-cara begitu. AHWA misalnya, tidak dihitung. Karena itu memang pernah terjadi,” ujarnya.

“Jangan sampai ada pemilihan, yang memilih bukan orangnya. Ini pernah terjadi ketika di Jombang dulu, di alun-alun itu. Yang nyoblos itu bukan orang yang ada di luar-luar itu disuruh masuk terus nyoblos. Saya tahu sendiri,” katanya.

Kiai Asep juga menolak praktik yang dapat memengaruhi pilihan peserta melalui uang. Ia menyebut telah beredar informasi mengenai dugaan nominal tertentu dalam proses menjelang Muktamar NU, meski ia tidak memastikan kebenaran informasi tersebut.

BACA: Muktamar ke-35 NU, Jaringan Kiai-Santri Serukan Bersih dari Politik Uang dan Manipulasi 

“Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang Rp50 juta, ada yang 10.000 dolar, ada yang macam-macam itu sudah,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ingin menggunakan cara tersebut dalam proses menentukan kepemimpinan NU.

“Saya tidak mau melakukan itu semua karena tidak boleh dengan cara yang semacam itu,” katanya.

Karena itu, Kiai Asep meminta Muktamar ke-35 NU menjadi momentum untuk mengembalikan proses pemilihan kepemimpinan kepada nilai-nilai keulamaan, musyawarah, integritas, dan suara nurani.

“Mohon pelaksanaan muktamar bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kedaliman-kedaliman,” katanya.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Selain memastikan kepemimpinan lahir dari basirah, Kiai Asep juga menyerukan agar seluruh proses muktamar terbebas dari riswah, pengondisian peserta, dan manipulasi suara.