JATIMNET.COM, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mulai merealisasikan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari.

Pemkab Mojokerto menyiapkan anggaran Rp89 miliar untuk pengadaan tanah tersebut. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan kini mulai dilakukan secara bertahap.

Pemkab menargetkan proses pembebasan lahan seluas 3,6 hektare yang mencakup 28 bidang tanah rampung pada September 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, mengatakan pihaknya terus mempercepat proses pengadaan lahan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai target.

"Anggaran kita untuk pengadaan lahan sebesar Rp89 miliar. Alhamdulillah, insya Allah segera kami selesaikan. Hingga kini proses pengadaan lahan di Desa Jotangan masih on progress," kata Bambang, Rabu, 23 September 2026.

Bambang menyebut Pemkab Mojokerto telah membayar ganti rugi untuk dua bidang tanah. Pemkab kemudian menjadwalkan pembayaran terhadap 16 bidang lainnya pada pekan ini, sedangkan 10 bidang sisanya masih menjalani proses.

"Yang sudah kita lakukan pembayaran ada dua bidang, selanjutnya dalam minggu ini ada 16 bidang. Disusul lagi ada 10 bidang yang masih dalam proses," jelasnya.

Pemkab Mojokerto membagi proses pengadaan lahan tersebut ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama dan kedua mencakup lahan seluas 10.804 meter persegi atau sekitar 1,08 hektare.

Sementara itu, tahap ketiga mencakup lahan seluas 26.854 meter persegi atau sekitar 2,68 hektare. Pemkab masih menyelesaikan proses pengadaan pada tahap tersebut.

Bambang mengatakan Pemkab Mojokerto optimistis seluruh pembayaran ganti rugi terhadap 28 bidang tanah dapat selesai sesuai target. Penyelesaian pengadaan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mojosari terealisasi.

"Kita optimistis rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mojosari dapat segera terealisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," tandas Bambang.

 

Pemkab Mojokerto Siapkan Amdal

Selain membebaskan lahan, Pemkab Mojokerto juga melengkapi sejumlah persyaratan untuk pembangunan kompleks pusat pemerintahan. Pemkab antara lain masih menyelesaikan persoalan status lahan sawah dilindungi (LSD) dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, mengatakan pihaknya menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk menyusun Amdal.

"Kita menggandeng ITS untuk Amdalnya. Sekarang masih proses, targetnya Desember selesai," ujarnya.

Berdasarkan pengumuman studi Amdal DPUPR Kabupaten Mojokerto, kompleks perkantoran Bupati Mojokerto direncanakan dibangun di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari.

Kawasan tersebut diproyeksikan memiliki luas sekitar 5,3 hektare. Area itu mencakup kompleks perkantoran sekaligus sejumlah infrastruktur pendukung.

Pembangunan pusat pemerintahan baru itu diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terpadu dan representatif. Pemkab juga menargetkan keberadaan kompleks tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pembangunan turut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang bersih, nyaman, serta ramah lingkungan.

Dalam kajian lingkungan, Pemkab Mojokerto juga mengidentifikasi sejumlah potensi dampak pembangunan. Beberapa di antaranya meliputi perubahan tutupan lahan, peningkatan volume lalu lintas, gangguan kebisingan dan getaran, peningkatan limbah padat domestik, serta potensi penurunan kualitas air dan udara.

Saat ini, Pemkab Mojokerto masih menjalankan proses pengadaan tanah dan melengkapi berbagai persyaratan pembangunan. Pemerintah daerah juga menuntaskan tahapan perizinan serta kajian lingkungan sebelum pembangunan kompleks pusat pemerintahan di Desa Jotangan direalisasikan.