JATIMNET.COM, Surabaya – Polemik pemberhentian Sekretaris Jenderal (Sekjen) nonaktif Federasi Futsal Indonesia (FFI) Budi Setiawan menjadi sorotan dalam tata kelola organisasi futsal nasional. Budi menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi di bawah kewenangan PSSI.

Ia menyebut polemik pemberhentian dirinya berkaitan dengan pemahaman terhadap Statuta PSSI dan Peraturan Organisasi PSSI (POB) 2025. Menurut Budi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki kewenangan dalam pengangkatan Sekjen asosiasi anggota PSSI.

"Mekanisme pengangkatan Sekjen asosiasi anggota PSSI merupakan kewenangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir," jelasnya, Kamis, 5 November 2026.

Budi menjelaskan, pengangkatannya sebagai Sekjen FFI telah ditetapkan melalui surat resmi tertanggal 12 Mei 2026. Karena itu, ia meminta persoalan pemberhentian tersebut dikembalikan kepada PSSI agar memperoleh kepastian melalui keputusan organisasi.

"Karena persoalan pemberhentian tersebut dikembalikan kepada PSSI agar mendapatkan keputusan organisasi yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat anggota," bebernya.

Bagi Budi, penyelesaian persoalan jabatan Sekjen harus mengacu pada aturan organisasi. Keputusan yang jelas dinilai penting untuk mencegah kebingungan di lingkungan anggota federasi.

Ia juga menyoroti persoalan tata kelola FFI yang lebih luas, terutama komunikasi federasi dengan PSSI dan klub. Salah satu persoalan yang disinggungnya ialah keberangkatan Bintang Timur Surabaya (BTS) ke ajang Intercontinental di Brasil yang disebut berlangsung tanpa sepengetahuan PSSI.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Timur Arief Anton Sujarwo turut meminta FFI memperkuat komunikasi dengan pengurus daerah dan klub. Ia menilai aspirasi anggota perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi kepengurusan.