JATIMNET.COM, Jember – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Jember, Jumat, 30 Oktober 2026.

Mereka membawa 18 tuntutan yang berisi kritik terhadap berbagai persoalan nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Isu yang mereka angkat meliputi pendidikan, eksploitasi lingkungan, ketidakadilan ekonomi, penegakan hak asasi manusia (HAM), hingga dugaan meluasnya dominasi militer di ranah sipil.

Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar itu dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa terlebih dahulu melakukan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju Gedung DPRD Jember di Kecamatan Sumbersari.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya'ul Haq, mengatakan 18 tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan berbagai keresahan mahasiswa yang kemudian dikolaborasikan dengan elemen masyarakat.

 

Pihaknya membagi tuntutan itu ke dalam enam sektor, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan HAM, politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.

"Sebanyak 18 tuntutan ini lahir dari keresahan-keresahan yang sudah dihimpun teman-teman mahasiswa, kemudian berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Kami menghimpun berbagai persoalan itu dan melahirkan 18 tuntutan dari enam bidang," kata Dhiya'ul Haq.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mahasiswa menilai masih terdapat ketidakadilan dan kondisi masyarakat yang belum mendapatkan keberpihakan kebijakan.

"Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang sudah masuk ke ranah-ranah sipil," ujarnya.

 

Dalam sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menuntut pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Sementara itu, pada sektor lingkungan, mahasiswa menyoroti eksploitasi alam, penanganan bencana, reforma agraria, serta kebutuhan penguatan anggaran mitigasi dan pascabencana.

Di bidang demokrasi dan HAM, mereka mendesak penegakan hak asasi manusia serta menolak dominasi militer di ruang sipil. Tuntutan lainnya mencakup pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari dua dosen Universitas Jember, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, Dr. Ikwan Setiawan, S.S., M.A., dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej, Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si.

Ikwan menyampaikan kritik melalui pembacaan puisi karya WS Rendra dan Wiji Thukul. Sementara itu, Iqbal menyampaikan orasi yang mendesak pemerintah segera mengambil tindakan konkret.

 

"Kita unjuk rasa saat ini turun hujan. Artinya, ini sama dengan saat ini, pemerintah harus turun," seru Iqbal dari atas mobil komando yang disambut riuh tepuk tangan mahasiswa.

Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah anggota DPRD Jember menemui massa untuk menerima aspirasi. Namun, pertemuan tersebut tidak dihadiri langsung unsur pimpinan DPRD karena Ketua DPRD Ahmad Halim dan sejumlah wakil ketua sedang menjalankan agenda kedinasan di Surabaya.

Halim kemudian berkomunikasi dengan mahasiswa melalui panggilan video WhatsApp. Dia meminta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan menjelaskan bahwa penerimaan aspirasi telah didelegasikan kepada anggota dewan dari sejumlah fraksi.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyatakan dukungannya terhadap berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa. Namun, dia menjelaskan DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program pemerintah pusat.

Di antara tuntutan yang mendapat perhatian khusus mahasiswa adalah persoalan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG dan KDMP. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut serta memperbaiki pemerataan layanan pendidikan.

Sementara itu, mahasiswa meminta DPRD Jember tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Mereka menuntut komitmen anggota dewan untuk menandatangani dokumen 18 tuntutan dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

Dhiya'ul Haq memastikan pihaknya akan terus mengawal komitmen tersebut. Mahasiswa bahkan mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar jika janji DPRD tidak direalisasikan.

"Semisal tidak ditepati oleh DPRD Kabupaten Jember, hanya ada satu kata, kita lawan bersama-sama," tegasnya.