JATIMNET.COM, Surabaya – Polda Jawa Timur membantah memaksa Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM UNAIR), M. Rizqi Senja Virawan, menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Kapolda Jatim pada 20 Oktober 2026.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan internal terkait dugaan pemaksaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi menyatakan tidak menemukan adanya pemaksaan terhadap Rizqi.

“Berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya bentuk pemaksaan dari Polda Jatim kepada yang bersangkutan untuk menghadiri kegiatan tersebut,” kata Jules, Senin, 26 Oktober 2026.

Jules menjelaskan, undangan kegiatan silaturahmi dikirim melalui WhatsApp dan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Menurut dia, acara berlangsung aman dan terbuka, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, masukan, maupun kritik kepada Kapolda Jatim.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut bertujuan membangun komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa, bukan membatasi independensi organisasi mahasiswa.

“Apabila terdapat hal yang dirasakan berbeda terkait proses komunikasi sebelum kegiatan, tentunya kami terbuka untuk mengklarifikasi dan mengomunikasikannya secara baik,” ujarnya.

Pernyataan Polda Jatim itu muncul setelah BEM UNAIR menyampaikan bahwa presidennya merasa tertekan saat menghadiri kegiatan tersebut. Dalam siaran pers pada 21 Oktober 2026, BEM UNAIR menyebut Rizqi khawatir ketidakhadirannya dapat menimbulkan persoalan lanjutan setelah ia menjalani pemeriksaan polisi.

BEM UNAIR juga menekankan bahwa komunikasi antara aparat dan mahasiswa seharusnya berlangsung secara terbuka dan setara. Organisasi tersebut meminta agar proses penegakan hukum tetap profesional, transparan, serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, Polda Jatim menyatakan bersedia membuka ruang klarifikasi terkait komunikasi sebelum kegiatan. Sementara itu, BEM UNAIR menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa agar tetap kritis dan dapat memperjuangkan kepentingan publik.