JATIMNET.COM, Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan kinerja di tubuh Kabinet Merah Putih. Sebanyak 42 menteri dan wakil menteri disebut belum bekerja sesuai indikator kinerja yang ditetapkan, meski pemerintah telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet.

Temuan tersebut diungkap Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam debat terbuka bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan di Jakarta Selatan, Selasa, 20 Oktober 2026.

Angka 42 diperoleh dari evaluasi sementara terhadap kinerja kementerian berdasarkan sektor masing-masing, dengan melibatkan sejumlah pakar ekonomi independen.

"Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada," ujar Kamrussamad dalam debat terbuka evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan. 

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan pemerintahan setelah dua tahun berjalan. Terlebih, kritik itu datang dari partai yang dipimpin Presiden Prabowo sendiri, bukan dari kelompok oposisi atau lembaga pemantau kebijakan publik.

Kamrussamad, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menjelaskan bahwa penilaian masih berlangsung. Kinerja setiap kementerian tengah dikaji secara terpisah untuk mengetahui sejauh mana pejabat kabinet mampu memenuhi target yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil kajian itu direncanakan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan evaluasi. Pemerintah dinilai masih memiliki waktu tiga tahun untuk memperbaiki produktivitas kementerian dan meningkatkan pelaksanaan program pembangunan.

Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan mengenai identitas 42 menteri dan wakil menteri yang dianggap tidak memenuhi indikator kinerja. Rincian target yang tidak tercapai, ukuran penilaian, serta kementerian yang memperoleh hasil terendah juga belum dipublikasikan.

Ketiadaan rincian tersebut membuat temuan sementara itu belum dapat diuji secara terbuka. Publik belum dapat mengetahui apakah persoalan yang dimaksud berkaitan dengan kegagalan mencapai target program, rendahnya efektivitas anggaran, lemahnya koordinasi, atau masalah pelayanan masyarakat.

Dalam pengelolaan organisasi, Key Performance Indicator (KPI) merupakan indikator terukur untuk menilai pencapaian suatu tujuan. Pada lembaga pemerintahan, penilaian semacam ini dapat mencakup capaian program, kualitas pelayanan publik, penggunaan anggaran, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat.

Setiap kementerian memiliki tugas dan karakteristik berbeda sehingga membutuhkan ukuran kinerja yang sesuai. Kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan, misalnya, harus dinilai dari hasil kebijakan yang berkaitan dengan akses dan mutu pembelajaran, bukan hanya jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang telah digunakan.

Begitu pula kementerian yang mengurus kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Keberhasilan kebijakan perlu dilihat dari perubahan yang terjadi di lapangan, termasuk pemerataan layanan dan kemampuan program menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sorotan terhadap kinerja kabinet juga muncul ketika sebagian masyarakat mendukung langkah Presiden melakukan pergantian pejabat. Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada Minggu, 18 Oktober 2026  mencatat 62,2 persen responden menyetujui perombakan kabinet yang telah dilakukan Prabowo.

Sebaliknya, 14,7 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara 23,1 persen tidak memberikan jawaban. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan sekitar 2,83 persen. Hasilnya menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan perombakan kabinet, bukan penilaian langsung terhadap 42 pejabat yang disebut dalam evaluasi Gerindra.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan hasil survei itu dalam peluncuran Survei Nasional Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Minggu (18/10/26).

Survei yang sama juga menampilkan persepsi publik mengenai pejabat dengan kinerja terbaik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh 15,4 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 14,5 persen dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebesar 6 persen.

Meski demikian, penilaian masyarakat terhadap seorang pejabat tidak selalu mencerminkan keseluruhan pencapaian program kementerian. Tingkat pengenalan publik, intensitas pemberitaan, serta pengalaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi persepsi responden.

Sementara kritik terhadap kinerja sejumlah pejabat mencuat, Partai Gerindra sebelumnya menyampaikan penilaian positif atas capaian ekonomi dan pembangunan pemerintah. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyebut stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta hilirisasi sebagai sejumlah capaian selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam keterangannya pada Senin, 19 Oktober 2026, Sugiat menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Ia juga menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui," ujar Sugiat Santoso dalam keterangannya mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, 19 Oktober 2026. 

Menurut Sugiat, ketepatan sasaran kebijakan, pemerataan manfaat pembangunan, mutu pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara masih membutuhkan perbaikan. Sejumlah indikator ekonomi yang membaik belum dengan sendirinya memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara merata.

Persoalan kinerja pejabat kabinet memiliki konsekuensi langsung terhadap pelayanan publik. Ketika suatu kementerian gagal mencapai targetnya, dampaknya dapat muncul dalam bentuk keterlambatan program, terbatasnya akses layanan, atau penggunaan anggaran yang belum menghasilkan manfaat sesuai rencana.

Di bidang pendidikan, misalnya, keterlambatan kebijakan dapat memengaruhi penyediaan fasilitas sekolah, distribusi tenaga pendidik, serta penyaluran bantuan pendidikan. Bagi keluarga yang bergantung pada layanan publik, persoalan tersebut tidak berhenti pada angka evaluasi kementerian, tetapi berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

Di sektor kesehatan, kualitas pelaksanaan kebijakan menentukan akses masyarakat terhadap fasilitas dan tenaga medis. Sementara di sektor pangan, lemahnya koordinasi program dapat memengaruhi distribusi produksi pertanian, stabilitas pasokan, dan harga kebutuhan pokok.

Pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri telah beberapa kali mengubah susunan kabinet sejak mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Berdasarkan catatan yang diberitakan ANTARA, hingga 15 Oktober 2026 terdapat sembilan gelombang perubahan jabatan pemerintahan yang mencakup menteri, wakil menteri, pejabat kepresidenan, pimpinan lembaga, dan sejumlah posisi lainnya.

Perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden untuk menyesuaikan komposisi pembantu pemerintahan. Namun, pergantian pejabat tidak otomatis memperbaiki persoalan jika hambatannya juga berkaitan dengan perencanaan, koordinasi antarkementerian, atau sistem pengawasan program.

Temuan mengenai 42 pejabat yang dinilai belum memenuhi indikator kinerja pun belum berarti seluruhnya akan diganti. Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan resmi Presiden yang menghubungkan hasil evaluasi tersebut dengan rencana perombakan kabinet berikutnya.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, keterbukaan hasil evaluasi menjadi penting agar penilaian terhadap pejabat negara tidak berhenti pada pernyataan politik. Penjelasan mengenai indikator, capaian, dan kekurangan setiap kementerian akan membantu masyarakat mengukur apakah program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah diwarnai berbagai kebijakan, capaian pembangunan, sekaligus pergantian pejabat. Dengan tiga tahun masa jabatan tersisa, persoalan yang kini mengemuka adalah bagaimana evaluasi tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar perubahan nama dalam susunan kabinet.