JATIMNET.COM, Jakarta – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,45 persen pada semester pertama 2026. Angka tersebut menjadi kabar positif bagi pemerintah, tetapi belum cukup untuk memastikan kehidupan masyarakat ikut membaik.

Di balik pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), masih terdapat persoalan ketimpangan pendapatan, kualitas lapangan kerja, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Laporan yang dipublikasikan Sekretariat Negara pada Jumat, 23 Oktober 2026 itu menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu capaian pemerintah selama dua tahun pertama. Namun, keberhasilan tersebut perlu dibaca bersama indikator kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melalui perbandingan pertumbuhan antarnegara.

"Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN," ujar Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Oktober 2026. 

Pernyataan tersebut merujuk pada data pertumbuhan ekonomi semester I-2026 yang sebelumnya diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS). Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan.

Perbedaan periode pengukuran itu penting agar masyarakat tidak keliru membaca angka. Pertumbuhan 5,45 persen bukan berarti pendapatan setiap warga Indonesia otomatis meningkat dengan persentase yang sama.

Data BPS juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar merata secara geografis. Pada triwulan II-2026, Pulau Jawa masih menyumbang 56,47 persen terhadap struktur perekonomian nasional, memperlihatkan besarnya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Dominasi Jawa tidak dengan sendirinya membuktikan daerah lain tertinggal dalam semua indikator kesejahteraan. Namun, besarnya konsentrasi ekonomi tersebut memperlihatkan pentingnya memeriksa distribusi investasi, kesempatan kerja, dan akses infrastruktur di luar pusat-pusat pertumbuhan utama.

Persoalan lain terletak pada kemampuan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan yang layak. Airlangga melaporkan tingkat pengangguran sebesar 4,65 persen dan menyebutnya sebagai posisi terendah sejak 1994.

"Dari segi manufaktur optimis, PMI (Purchasing Managers’ Index) naik lagi di 52,4, yaitu di atas 50. Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368," kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Oktober 2026. 

Penurunan tingkat pengangguran memang merupakan perkembangan penting. Akan tetapi, angka pengangguran terbuka tidak menggambarkan seluruh persoalan ketenagakerjaan, terutama pekerja dengan jam kerja terbatas, penghasilan rendah, atau pekerjaan yang tidak memberikan perlindungan memadai.

Dalam pengukuran ketenagakerjaan BPS, seseorang yang bekerja sekurang-kurangnya satu jam selama seminggu dalam periode referensi tertentu dapat dikategorikan bekerja sesuai kriteria statistik yang berlaku. Karena itu, rendahnya tingkat pengangguran perlu diperiksa bersama data setengah pengangguran, pekerja informal, upah riil, dan produktivitas tenaga kerja.

Bagi keluarga pekerja, persoalan utamanya bukan sekadar memiliki pekerjaan. Besarnya penghasilan setelah memperhitungkan kenaikan biaya hidup menentukan kemampuan mereka membayar kebutuhan pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan pendidikan anak.

Persoalan pemerataan juga belum dapat dianggap selesai. Rasio Gini yang dilaporkan Airlangga berada pada angka 0,368, sebuah indikator yang mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk dengan skala nol hingga satu.

Semakin mendekati nol, distribusi pengeluaran semakin merata. Meski angka tersebut mengindikasikan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode dengan rasio lebih tinggi, keberadaan ketimpangan tetap perlu diperhatikan karena pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat berbeda bagi setiap kelompok pendapatan.

Data BPS yang dikutip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 masih mencapai 22,93 juta orang, atau 8,07 persen dari populasi. Angka itu turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025, tetapi sekaligus memperlihatkan masih besarnya jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan resmi.

Garis kemiskinan merupakan ukuran statistik berdasarkan nilai kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk yang berada sedikit di atas garis tersebut tidak otomatis memiliki kondisi ekonomi yang aman dari risiko kehilangan pekerjaan, penyakit, atau lonjakan pengeluaran keluarga.

Perkembangan ini memperlihatkan mengapa penurunan kemiskinan perlu dibaca bersamaan dengan kerentanan ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan nasional yang tinggi belum selalu memberikan perlindungan memadai kepada masyarakat yang penghasilannya hanya sedikit melebihi kebutuhan minimum.

Pemerintah sendiri masih menyiapkan sejumlah stimulus untuk menopang konsumsi masyarakat pada akhir 2026. Di antaranya bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta bantuan subsidi upah bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun.

"Program 1 orang 1 rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya 1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya 17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300 ribu untuk 3 bulan," ungkap Airlangga saat memaparkan rencana stimulus ekonomi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, 21 Oktober 2026. 

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Meski demikian, pengumuman anggaran dan jumlah sasaran belum dapat disamakan dengan keberhasilan penyaluran atau peningkatan kesejahteraan penerima.

Efektivitas bantuan masih bergantung pada ketepatan data penerima, waktu penyaluran, nilai manfaat, dan kemampuan program menjangkau kelompok rentan. Pemerintah juga perlu menjelaskan hasil pelaksanaannya agar masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga.

Perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia tidak kalah penting. Pemerintah merencanakan kelanjutan program magang nasional bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu peserta mulai 2027.

Program tersebut berpotensi memperluas akses pengalaman kerja dan keterampilan, khususnya bagi masyarakat usia produktif. Namun, ukuran keberhasilannya tidak cukup berhenti pada jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, peluang memperoleh pekerjaan setelah program selesai, serta peningkatan penghasilan peserta merupakan ukuran yang lebih relevan. Tanpa hubungan yang kuat dengan kebutuhan pasar kerja, pelatihan berisiko hanya menambah angka partisipasi program pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi juga perlu diukur melalui perbaikan produktivitas dan kesempatan kerja di daerah. Ketika investasi dan aktivitas industri berkembang, masyarakat seharusnya memperoleh peluang yang lebih luas untuk bekerja, membangun usaha, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Dalam penilaian ekonomi, pertumbuhan PDB mengukur peningkatan produksi barang dan jasa, bukan pemerataan hasil produksi tersebut. Karena itu, pertumbuhan, tingkat kemiskinan, ketimpangan, upah riil, dan kualitas pekerjaan merupakan indikator berbeda yang harus diperiksa secara bersamaan.

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen tetap merupakan capaian statistik yang dapat diverifikasi melalui BPS. Namun, klaim keberhasilan pembangunan tidak cukup bertumpu pada angka tersebut atau posisi Indonesia dalam perbandingan internasional.

Bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti apabila diikuti pekerjaan dengan penghasilan layak, harga kebutuhan yang terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan yang membaik, serta kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Di situlah keberhasilan pertumbuhan perlu terus diuji, melalui perubahan nyata pada kesejahteraan penduduk, bukan sekadar laporan yang disampaikan di ruang sidang kabinet.