JATIMNET.COM, Surabaya — Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, meminta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung jujur, adil, dan bebas dari politik uang.

Kiai Asep menilai seluruh proses pemilihan kepemimpinan NU harus menjaga marwah organisasi dan tidak boleh dicederai kepentingan kelompok maupun praktik politik praktis.

“Mohon pelaksanaan muktamar bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kedaliman-kedaliman,” kata Kiai Asep dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” di Aula JKSN, Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Dialog tersebut digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama JKSN dan PMII Jawa Timur menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.

Menurut Kiai Asep, salah satu tindakan yang harus dihindari dalam muktamar adalah upaya mengondisikan atau mengarahkan peserta untuk kepentingan tertentu. Ia mengingatkan NU bukan partai politik sehingga proses pengambilan keputusan tidak semestinya menggunakan cara-cara politik praktis.

“Bentuk-bentuk kedaliman itu misalnya antara lain mensakap para peserta. Karena ini bukan partai politik,” ujarnya.

BACA: Muktamar NU Tinggal 17 Hari, Panitia Kejar Persiapan 90 Persen 

Selain pengondisian peserta, Kiai Asep secara tegas menolak praktik riswah atau suap dalam pemilihan kepemimpinan NU. Ia berharap pemimpin organisasi keulamaan itu lahir dari proses yang bersih serta mempertimbangkan nilai moral.

“Kemudian, tidak boleh ada riswah. Karena kita sedang menolong, mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,” katanya.

Kiai Asep menilai NU memiliki posisi strategis sebagai salah satu kelompok penopang kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, ia meminta NU tidak dikuasai kepentingan tertentu yang dapat menggeser peran ulama dalam organisasi.

“Kalau yang ada kelompok yang ditopang saja tanpa ada kelompok penopang, ya akan hancur negara ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Muktamar ke-35 NU tidak kembali dicederai manipulasi suara. Menurut dia, pengalaman dalam muktamar sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Jangan dzalimi muktamarnya dengan cara-cara begitu. AHWA misalnya, tidak dihitung. Karena itu memang pernah terjadi,” ujarnya.

BACA: Musyawarah AHWA Muktamar ke-35 NU Digelar di Ndalem KH Wahab Hasbullah 

Kiai Asep kemudian menyinggung pengalamannya saat mengikuti Muktamar NU di Jombang pada masa lalu. Ia mengaku pernah melihat peserta yang menurutnya tidak semestinya memberikan suara dalam proses pemilihan.

“Jangan sampai ada pemilihan, yang memilih bukan orangnya. Ini pernah terjadi ketika di Jombang dulu, di alun-alun itu. Yang nyoblos itu bukan orang yang ada di luar-luar itu disuruh masuk terus nyoblos. Saya tahu sendiri,” katanya.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta Muktamar ke-35 NU mengutamakan kejujuran dan menjaga kehormatan organisasi. Ia menegaskan ambisi kelompok maupun kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan NU.

“Jangan ada upaya menguasai dan mendzalimi NU,” katanya.

Kiai Asep juga mengajak warga NU memperkuat ikhtiar spiritual menjelang muktamar. Ia menyebut pembacaan Hizib Nashor sebagai salah satu bentuk doa yang akan dilakukan secara istiqamah.

BACA: Kiai Asep: Kepemimpinan NU Harus Berdasarkan Basirah, Bukan Bisyarah

“Kita akan caranya mendoakan kehancuran mereka dengan Hizib Nashor, yang secara istikamah akan dibaca bukan hanya sampai dengan muktamar, pra-muktamar pun harus dilakukan,” ujarnya.

Ia menilai upaya menjaga NU dari kepentingan yang dapat merusak organisasi berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, NU harus tetap menjadi salah satu kekuatan moral dalam menjaga kehidupan berbangsa.

“Agar mereka merasakan bahwa mengkhianati Nahdlatul Ulama sama dengan mengkhianati bangsa, karena menghilangkan kelompok penopang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kiai Asep juga menyinggung pentingnya menentukan kepemimpinan NU berdasarkan basirah atau pandangan hati, kebenaran, dan suara nurani. Menurut dia, proses tersebut harus menjauhkan pilihan peserta dari pengaruh uang maupun kepentingan tertentu.

“Betul-betul basirah, pandangan hati, kebenaran, nurani. Bukan bisyarah,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Kiai Asep saat menanggapi isu mengenai dugaan pemberian uang menjelang Muktamar NU. Ia menyebut sejumlah informasi mengenai nominal uang telah beredar, meski tidak memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang Rp50 juta, ada yang 10.000 dolar, ada yang macam-macam itu sudah,” ujarnya.

Kiai Asep menegaskan dirinya tidak ingin terlibat dalam praktik tersebut karena penggunaan uang untuk memengaruhi pilihan bertentangan dengan nilai yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kepemimpinan NU.

“Saya tidak mau melakukan itu semua karena tidak boleh dengan cara yang semacam itu,” katanya.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Selain mengawal proses pemilihan agar bersih dari politik uang dan manipulasi, Kiai Asep juga mendorong agar kepemimpinan NU tetap lahir dari pertimbangan ulama, suara nurani, dan nilai-nilai keumatan.