JATIMNET.COM, Surabaya – Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andy Irfan Junaedi, mengingatkan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang diduga dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kontras pun menyatakan kekecewaan pada Presiden Joko Widodo lantaran memberikan jabatan strategis pada Prabowo.

“Kami mencatat bahwa Prabowo Subianto pada saat menjabat Danjen Kopassus tahun 1998 adalah salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kasus penghilangan paksa 23 aktivis pro demokrasi,” kata Andy Irfan saat konferensi pers di Kantor Kontras Surabaya, Jalan Hamzah Fansuri nomor 41, Jumat 25 Oktober 2019.

Selain Kontras, nama Prabowo juga masuk dalam laporan penyelidikan milik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, di tahun 2009. Hingga kini, terdapat 13 orang korban belum diketahui nasibnya. 

BACA JUGA: Kontras Tuntut Polisi Usut Penembak Mahasiswa di Kendari

“Prabowo dipanggil berkali-kali tapi tidak pernah hadir, justru sekarang menjadi menteri pertahanan,” katanya.

Selain Itu, pada tahun yang sama DPR juga telah membentuk Pansus dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, merekomendasikan Presiden RI membentuk Pengadilan HAM ad hoc.

Namun sejumlah rekomendasi, seperti rehabilitasi dan kompensasi pada keluarga 13 aktivis yang belum ditemukan, serta melanjutkan pencarian keberadaan aktivis tersebut, juga tidak pernah dilakukan.

BACA JUGA: Kontras Minta Polisi Umumkan Penyebab Kematian Korban Kerusuhan Papua

“Kami tidak yakin komitmen untuk pengungkapan kasus penuntasan HAM berat masa lalu dapat ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Federasi Kontras pun menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang memberikan jabatan strategis kepada orang yang diduga memiliki keterlibatan dalam peristiwa pelanggaran HAM,  dua puluh tahun silam itu.

BACA JUGA: Kantor Kontras Surabaya Didemo Soal Papua

Kontras menilai kabinet Jokowi-Ma’ruf mendahulukan transaksi politik dibanding keinginan untuk mengusut pelanggaran HAM di masa lalu.

“Tentu saja kecewa dengan keputusan ini, terkesan transaksi politik terjadi dan soal HAM dikesampingkan, baik dalam pidato Jokowi dan penunjukan sejumlah menteri yang diduga bermasalah,” ujarnya.