Jumat, 17 Mei 2019 - 09:57
JATIMNET.COM, Surabaya - Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Banyuwangi mengejar status Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Mereka mendeklarasikan zona integritas menuju WBK, Kamis 16 Mei 2019.
Sebelumnya, PA Banyuwangi telah meningkatkan sejumlah layanan, termasuk transparansi menyebarkan putusan, lewat laman resmi lembaga tersebut.
Wakil Ketua PA Banyuwangi Mubarok mengatakan, pihaknya optimis status WBK akan didapat tahun ini, mengikuti upaya peningkatan layanan tanpa korupsi yang sudah dilakukan..
Menurutnya, Badan Pemeriksa Mahkamah Agung (MA) telah meninjau instansi yang baru dipimpinnya sebulan terakhir itu. Hasilnya, MA mengeluarkan rekomendasi, sehingga nantinya akan diikuti sidak dari tim pemeriksa eksternal Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
BACA JUGA: Angka Perceraian di Banyuwangi Turun Sepuluh Persen
"Pelayanan kami sudah mengarah perwujudan zona integritas, hanya beberapa pelayanan perlu dikembangkan dengan inovasi. Baru dibuat pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP," kata Mubarok pada Jatimnet, setelah acara deklarasi.
Dia menjelaskan, sebelumnya untuk keperluan registrasi dan pelayanan pengurusan perkara, masyarakat harus melalui 3 meja administrasi.
Namun, dengan PTSP, proses birokrasi dipersingkat di satu meja saja, dimana dengan sekali duduk, tanpa geser, urusan registrasi akan dilayani sampai selesai.
Pelayanan yang cepat juga sampai pada publikasi putusan oleh majelis hakim, dimana putusan yang sudah dikeluarkan harus dipublish secara online, maksimal 1 kali 24 jam.
BACA JUGA: Supaya Sampah Tak Jadi Masalah
Dengan kewajiban itu, setiap hari secara bergantian, pegawai PA harus lembur untuk mengunggah semua putusan yang dikeluarkan hari itu.
Bila dilihat di laman resmi PA Banyuwangi, hasil scan dari lembar putusan tertaut ke direktori putusan laman resmi Mahkamah Agung.
Sementara, pelaporan pada pelayanan non prosedural atau melanggar ketentuan bisa disampaikan masyarakat melalui aplikasi online ecourt.mahkamahagung.go.id yang memiliki sistem anonimitas pelapor.
"Majelis sidang mengawal sampai putusan itu publish. Kami memiliki 4 majelis hakim rata-rata menangani 15 perkara per hari, setelah itu bergiliran lembur untuk mengunggah putusan ke direktori putusan online. Jadi pagi diputus, malam dibuka di website sudah ada," papar Mubarok lagi.
BACA JUGA: Kemenperin Latih Calon Wirausaha Banyuwangi Melalui PKH
Sementara itu, di acara yang sama, Bupati Anas menyampaikan bahwa birokrasi harus terus berubah.
Bila birokrasi tidak mau berubah, akan tergilas perubahan itu sendiri yang terus terjadi dalam kehidupan bersama.
Dia mengatakan, pihaknya juga menaruh perhatian besar pada sistem pelayanan online yang diselenggarakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk penyelenggaraan pelayanan di mal pelayanan publik.
Dia mengimbau masyarakat untuk tetap mengurus sendiri berbagai pelayanan di mal pelayanan publik, menyusul adanya laporan dugaan praktik makelar dan pembayaran tak resmi di sana.
BACA JUGA: Festival Patrol Meriahkan Malam Ramadan di Banyuwangi
Menurtutnya, hal itu menjadi pembelajaran bersama agar tak terjadi lagi di SKPD di
bawah Pemkab Banyuwangi maupun di lingkungan PA Banyuwangi.
"Butuh komitmen bersama dan butuh sistem online. Rakyat ingin mendapatkan pelayanan yang jauh lebih bagus, maka kalau ini (WBK) jalan dampaknya kepada masyarakat akan luar biasa," kata Anas.
WBK adalah program Kemenpan-RB untuk meminimalisir praktik suap, pungli dan korupsi dalam pelayanan masyarakat oleh seluruh instansi pemerintahan.
Bila sebuah instansi dianggap telah WBK, tunjangan pegawai di sana akan naik menjadi 2 kali lipat.
BACA JUGA: Masih Berseragam, Polisi Banyuwangi Tarawih dan Tadarus Pasca Bertugas
Level selanjutnya, bila berhasil meraih status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
tunjangan mereka akan kembali dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari tunjangan semula sebelum dinaikkan.
