Angka Perceraian di Banyuwangi Turun Sepuluh Persen

JATIMNET.COM, Banyuwangi - Angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi Kelas 1A tahun 2018 turun 10 persen dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua PA Banyuwangu Mubarok pada Jatimnet setelah acara buka bersama forum pimpinan daerah (Forpimda) Banyuwangi, di kantornya, Kamis 16 Mei 2019.

Dijelaskannya, pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani PA Banyuwangi mencapai 8.000 kasus dan 7.200 kasus pada tahun 2018. Dalam 2 tahun tersebut kasus perceraian sama-sama sebanyak 90 persen dari total kasus.

BACA JUGA: 80 Persen Gugatan Perceraian di Situbondo Diajukan Perempuan

Sedangkan sisanya berupa perkara harta bersama, hak waris, permohonan eksekusi tanggungan, pengangkatan anak atau adopsi,
dan ekonomi syariah.

"Tahun ini sampai Mei 2019 jumlah perkara 3.000, hampir 85 persen berupa kasus perceraian. Kita berharap di tahun ini terus menurun," kata Mubarok.

Dia mengatakan banyaknya kasus perceraian membuat beban kerja institusi yang dipimpinnya bertambah berat. Pasalnya sumber daya
manusia (SDM) yang dimilikinya hanya 75 yang harus melayani ribuan perkara per tahun.

BACA JUGA: Setiap Tahun Ada Ribuan Pernikahan Janda Duda di Banyuwangi

Sementara penyebab perceraian paling banyak di Banyuwangi, kata Mubarok, adalah permasalahan ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan hubungan rumah tangga jarak jauh.

Di antaranya karena bekerja di luar daerah ataupun di luar negeri. Hal itu mendorong salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai dan tak berhasil dimediasi.

"Kadang sampai berbulan-bulan pergi bekerja di Bali tidak ada kabar. Sedangkan anak dan istri menunggu nafkah di rumah, lalu karena tidak jelas kondisinya menggugat cerai," kata Mubarok lagi.

BACA JUGA: Khofifah Sebut Pasca Sertifikasi, Guru Banyak Bercerai

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam acara buka bersama tersebut berharap angka perceraian mencerminkan meningkatnya ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong PA Banyuwangi meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, termasuk dengan mengembangkan sistem online.

"Semoga turunnya angka perceraian bukti membaiknya ekonomi masyarakat. Di samping itu birokrasi harus berubah, karena kalau tidak berubah akan tergilas perubahan itu sendiri," ujar Anas.