JATIMNET.COM, Mojokerto – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa, 10 Februari 2026. Dalam dialog tersebut, warga menyoroti persoalan pembangunan desa yang dinilai belum berjalan optimal.

Aspirasi yang mengemuka terutama berkaitan dengan keterbatasan dana desa yang belum mampu mengakomodasi seluruh rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah desa. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.

Sumardi menyampaikan, warga berharap adanya dukungan dan sinergi dengan DPRD Jawa Timur, sehingga program pembangunan desa dapat memperoleh tambahan penguatan melalui kebijakan di tingkat provinsi.

BACA: Pemprov dan DPRD Jatim Sahkan Dua Perda Strategis, Ini Daftarnya

“Ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat. Salah satunya terkait program pembangunan desa yang belum bisa tercover maksimal karena keterbatasan dana desa. Mereka berharap ada sinergitas dengan DPRD agar aspirasi ini bisa diteruskan dan didukung,” ujar Sumardi.

Selain pembangunan fisik, warga juga mengeluhkan persoalan banjir, kondisi jembatan, serta drainase dan gorong-gorong yang dinilai belum tertangani secara maksimal. Infrastruktur tersebut dianggap penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.

Menurut warga, banjir kerap terjadi saat hujan deras akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Sementara itu, beberapa jembatan penghubung antarwilayah desa membutuhkan perbaikan agar tidak membahayakan pengguna jalan.

BACA: Reses Cak Mardi di Ngoro, Warga Minta Prioritas Pekerja Lokal di Kawasan Industri

Menanggapi hal tersebut, Sumardi menegaskan bahwa reses menjadi ruang strategis untuk mendengar langsung persoalan riil di lapangan. Seluruh masukan akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Aspirasi ini bersifat nyata dan berasal langsung dari masyarakat. Semua akan kami rangkum dan teruskan agar mendapat perhatian serta solusi dari pemerintah provinsi,” tegasnya.

Sumardi menambahkan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pembangunan desa dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas, karena menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.