JATIMNET.COM, Surabaya – Rencana Pemkot Surabaya untuk mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) mendapat respon dari anggota DPRD Kota Surabaya.

Dewan meminta agar Pemkot menuntaskan program E- KTP sebelum berlanjut ke KIA, serta mengoptimalkan fungsinya bila terwujud.

Dikhawatirkan jika KIA yang dibuat tidak mempunyai banyak fungsi, maka akan disepelekan oleh siswa. Seperti adanya kartu siswa yang selama ini diberikan oleh sekolah.

"Tapi pemkot harus mengoptimalkan fungsi kartu tersebut, agar anak-anak mau membawa kemana-mana kartu tersebut layaknya KTP," kata Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ibnu Shobir saat diwawancarai, Senin 18 Maret 2019.

BACA JUGA: ABK Berhak Mendapat Pendidikan untuk Kemandiriannya

Menurutnya program KIA ini penting, terutama bagi anak sekolah. Sebab, anak sekarang bisa pergi jauh sendirian. Namun ia mempertanyakan kemauan anak untuk membawa KIA tersebut.

Ia menekankan edukasi tentang identitas harus mulai diajarkan pada anak di Surabaya sejak masih kecil.

"Nah ini nanti proses edukasinya mungkin harus diarahkan pada sesuatu yang menimbulkan keinginan untuk membawa. Misalnya untuk masuk absen harus menggunakan KIA, masuk museum menggunakan KIA” ujarnya. 

Selain identitas, Shobir juga menyoroti tentang mekanisme pemegang KIA dilihat dari umurnya. Ia menyarankan bayi yang baru lahir segera mendapat KIA bersamaan dengan akta kelahiran.

BACA JUGA: 400 Siswa SMK Ikuti Porgram Pendidikan Vokasi Industri

“Kan dari bayi sampai 17 tahun. Nah yang bayi ini nanti mekanismenya bagaimana? karena kalau mekanismenya begitu keluar akta kelahiran langsung dapat KIA. Nah untuk anak yang baru lahir ketika aktanya terbit ya juga harus ada,” saran Shobir kepada Pemkot Surabaya.

Meskipun begitu, sebelum menyelesaikan KIA, pemkot harus segera menyelesaikan program yang belum tuntas yakni E-KTP.

“Kalau saya lihat di peraturan, ya monggo (silahkan) diimplementasikan. Karena kita masih punya masalah di e-KTP. Maksudnya yang sudah clear. e-KTP saja masih belum selesai, masih ada plus minus. ribuan orang yang belum rekam e-KTP,” kata Shobir.

Sebelumnya, pada kesempatan lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan ingin mengadakan program KIA di Surabaya.

BACA JUGA: Dewan Minta Pemkot Dengarkan Protes Warga

Tujuannya agar petugas bisa mendapatkan identitas anak-anak yang terciduk membolos sekolah dengan benar.

“Ya mohon maaf, kadang mereka itu kalau didata sama Satpol PP pas ketahuan bolos, mereka nipu. Iki anake sopo, omahe nang endi, kadang mereka itu gak berani menyebutkan nama orang tua mereka. Kalau ada itu (KIA) akan mempermudahkan kami,” kata Risma. 

Menurut Risma, KIA yang dibuat nantinya akan menuliskan nomor induk kependudukan (NIK) dan nama sekolah masing-masing siswa.

Oleh karena itu, pemilik KIA hanya dikhususkan untuk anak yang telah menjadi warga Surabaya dan sudah terdaftar di sekolah mulai Play Group hingga SMA.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Tambah TPS untuk Hasilkan Listrik

“Jadi setiap anak itu kan punya NIK, meski dia tidak punya kartu tanda penduduk (KTP). Nah NIK itu nanti saya taruh di depannya, terus ada kode juga sekolahnya. Fungsinya nanti sama, bisa jadi kartu pelajar,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Dispendik, Ikhsan juga menyampaikan jika nanti pihaknya akan menggunakan kode batang dalam menuliskan NIK (bar code) yang berisi data identitas pribadi anak hingga data tentang sekolah (nama orang tua, alamat, dan lainnya).  

“Kami tinggal menggandengkan data profil yang ada di kami dan data anak-anak dengan Dispendukcapil. Jadi tampilannya sudah. Anak dan NIKnya muncul,” katanya.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Kaji Ulang Peraturan PPDB Sistem Zonasi

“Tapi NIKnya dilihat data lainnya bakal muncul. Ketika ada masalah atau ingin tahu anak ini datanya akan muncul (data profil). Kita siapkan semua, tapi masih proses,” pungkas Ikhsan.