Pemkot Surabaya Kaji Ulang Peraturan PPDB Sistem Zonasi

Khoirotul Lathifiyah
Khoirotul Lathifiyah

Jumat, 15 Maret 2019 - 23:40

JATIMNET.COM, Surabaya -  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengkaji ulang Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi. Pasalnya beberapa poin dalam peraturan tersebut meresahkan orang tua siswa dan pemerhati pendidikan.

"Kami akan konsultasikan ke pusat beberapa hal yang kurang sesuai dan dianggap meresahkan masyarakat untuk keputusannya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan usai Jumpa Pers di Ruang Humas Pemkot Surabaya, Jumat 15 Maret 2019.

Menurutnya, PPDB di jenjang SMP dengan sistem zonasi yang dimaksud adalah mengatur jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah yang ditetapkan. Selain itu, dalam aturan baru itu tidak lagi menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai syarat mendaftar ke SMP Negeri.

BACA JUGA: Dinas Pendidikan Diminta Fokus Tingkatkan Kualitas Guru

Ikhsan mengungkapkan pihaknya akan berkonsultasi ke pusat agar beberapa item itu bisa disesuaikan dengan model yang selama ini diterapkan di Surabaya.

“Secara umum karena sebagai pedoman, kita setuju dengan model itu. Tapi pada ayat atau pasal yang mana kita akan konsultasikan ke pusat agar bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi di Surabaya,” katanya.

Ia berpendapat, dengan sistem zonasi yang ditetapkan dikhawatirkan kreativitas dan semangat siswa menurun. Misalnya siswa yang menganggap bahwa tidak ada tantangan untuk masuk sekolah di kawasannya, karena dijamin masuk ke sekolah tersebut.

BACA JUGA: Inovasi Sekolah Kurang Promosi, Dinas Pendidikan Jatim Siapkan SIISKA

"Kalau mereka merasa nyaman di sini, ya berarti zonanya dia di sini. Sudah. Karena dekat rumah dan segala macam, jadi tidak perlu mereka belajar keras dan segala macam, oh pasti diterima di situ," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi mendukung langkah pemkot untuk mengkaji peraturan tersebut. Ia berharap agar aturan baru itu tidak murni 100 persen diterapkan di Surabaya tetapi disesuaikan dengan model yang selama ini sudah berjalan.

“Menurut saya zonasi tidak efektif kalau tidak dibarengi dengan treatment. Filosofi bagus, tapi ketika diimplementasikan butuh ruang bagi setiap daerah, karena setiap daerah kondisinya tidak sama,” kata Martadi.

Menurutnya jika menghilangkan syarat hasil nilai UN untuk masuk ke sekolah negeri akan berimbas pada menurunnya prestasi belajar siswa. “Kita mendorong PPDB di Surabaya agar tidak by letter tetapi ada modifikasi-modifikasi dengan konteks Surabaya,” katanya.

Baca Juga

loading...