ABK Berhak Mendapat Pendidikan untuk Kemandiriannya

Baehaqi Almutoif

Sabtu, 16 Maret 2019 - 23:35

JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah diminta serius memerhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk menumbuhkan kemandirian pribadinya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa ) Prof Achmad Jazidie mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada mereka di bidang pendidikan untuk menumbuhkan kemandirian.

"Kami berharap orang tua juga harus memahami perlunya pendidikan bagi mereka," ujar Jazidie saat menghadiri acara peringatan hari Down Syndrome di Royal Plaza, Sabtu 16 Maret 2019.

BACA JUGA: Mahasiswa ITS Rancang Jembatan Penyeberangan Ramah Difabel

Selama ini, Jazidie menilai kebijakan pendidikan inklusi oleh pemerintah masih kurang. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang bersifat berkelanjutan. Termasuk melibatkan masyarakat agar ABK bisa membangun kemandiriannya.

Sedangkan untuk orang tua, Jazidie berharap tidak takut memberikan pendidikan kepada anaknya yang ABK. Memasukkan mereka ke sekolah, karenanya orang tua harus percaya jika bisa berprestasi. Jangan takut meskipun berbeda. "Tidak perlu ada stigma negatif," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penilaian Direktur Pembinaan dan Pelayanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ngadirin mengaku tengah berusaha agar ABK mendapatkan pendidikan selayaknya. "Kami kejar supaya mereka mendapat pendidikan seperti anak-anak normal," ujar Ngadirin.

BACA JUGA: Perusahaan di Jatim Pekerjakan 1.206 Difabel

Hanya saja, secara umum masih ada hambatan. Sekolah umum masih belum siap menerima ABK. Alasannya, guru dari sekolah umum tidak ada yang memiliki kemampuan menangani ABK. Sehingga mereka mengaku kebingungan saat menanganinya.

Karenanya, kementerian saat ini tengah mengubah cara pandang terhadap ABK. Selain memberikan stimulus berupa bantuan khusus kepada ABK, serta menyediakan guru pendamping. "Mereka itu bagian dari keluarga besar Indonesia, mereka juga berhak menerima pendidikan," tuturnya.

Mulai tahu ajaran baru nanti, Kemendikbud mulai menerapkan sistem zonasi. Siswa berkebutuhan khusus yang ingin masuk di sekolah tidak jauh dari rumahnya harus diterima. Sekolah wajib menerima apapun kondisinya.

BACA JUGA: Risma Minta Swasta Berdayakan Anak Difabel

Kendati mewajibkan, namun Jazidie menyebutkan tidak ada sanksi bagi sekolah yang menolak. Dirinya beralasan bahwa penyelenggaraan pendidikan sama seperti wajib belajar, yang jika menolak tidak ada sanksi. "Kalau tidak mau kan ada Sekolah Luar Biasa (SLB)," tuturnya.

Hingga sekarang, Kemendikbud mencatat telah ada 29.317 sekolah di semua jenjang yang telah menerima ABK. Tetapi jika dibandingkan dengan total sekolah di seluruh Indonesia, jumlahnya baru 21 persen. Pihaknya berharap jumlah tersebut terus bertambah.

Baca Juga

loading...