JATIMNET.COM, Surabaya - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya tidak seharusnya diterapkan dalam skala kota atau kabupaten. Namun, lebih tepat jika diterapkan dalam skala lebih kecil seperti berbasis komunitas, lingkup kampung atau RW. 

Sebab, menurut Ahli Epidemiologi, Prof Pandu Riono, penerapan PSBB skala kota atau kabupaten dampak yang ditimbulkan begitu besar, salah satunya aspek ekonomi dan sosial di masyarakat. 

“Dengan PSBB berskala komunitas itu akan lebih substansi. Karena yang menjaga yang mengawasi dan semuanya adalah anggota komunitas. Sehingga pemerintah daerah atau kota itu hanya memberikan bantuan yang diperlukan kepada kebutuhan spesifik tertentu,” kata Prof Pandu, Senin 8 Juni 2020

Menurut dia, ketika PSBB ini diterapkan dalam skala komunitas, maka protokol kesehatan harus tetap berjalan. Seperti tidak bepergian jika tidak ada keperluan. Kemudian keluar rumah harus menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan.

BACA JUGA: Surabaya Raya Masuk Masa Transisi Pasca PSBB

“Supaya kita membuat virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain. Jadi kewajibannya adalah semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar. Itu vaksin yang kita punya,” katanya saat saat menggelar video conference bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di halaman Balai Kota Surabaya.

Prof Pandu menjelaskan, di suatu wilayah ditemukan warga yang terpapar Covid-19, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran. 

Mulai jumlah warga yang terpapar hingga ada berapa rumah tangga yang terinfeksi. Nah, dari hasil itu bisa diambil kesimpulan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kemudian. Seperti, apakah perlu dilakukan karantina skala rumah atau lingkup kampung.

“Jadi pendekatannya karantina rumah, atau karantina kampung. Jadi tidak perlu sampai karantina kota. Karena karantina kota itu dampaknya besar untuk seluruh anggota dan penurunan Corona ini kan sebetulnya klaster per klaster,” ia menuturkan.

BACA JUGA: Surabaya Gencar Tak Lanjutkan PSBB Jilid Empat, Pemprov Pastikan Keputusan Hari Ini

Anggota Tim Gugus Tugas Nasional sebagai pakar modelling ini mengakui bahwa sebenarnya identifikasi-identifikasi tersebut telah diterapkan di Kota Pahlawan. Bahkan, hal ini telah berjalan di Surabaya melalui Satgas Covid-19 Wani Jogo Suroboyo di tingkat kampung atau RW.

“Nah klaster-klaster itu sebetulnya kan Ibu Risma sudah identifikasi, bagus menggunakan konsep kampung, konsep RW. Itu jauh lebih substansi dan jauh lebih bertahan lama,” ia menerangkan.

Di sisi lain, alumnus S3 PhD University of California, Los Angeles – USA itu memaparkan bahwa prinsip-prinsip simple memang yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi pandemi ini. Yakni, melalui test massal, kontak tracing dan isolasi. Ia menilai bahwa selama ini Pemkot Surabaya telah menerapkan semua itu.

“Jadi itu prinsip-prinsip yang simple dan sangat sederhana yang memang harus dilakukan dalam mengatasi pandemi ini,” ia memaparkan.

BACA JUGA: Sehari, Lebih dari 100 Pasien Covid-19 di Surabaya Sembuh

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa dalam upaya mengatasi pandemi ini ada hal yang perlu diteruskan dan dilakukan monitoring. Prof Pandu menyebut, seperti test massal, tracing dan isolasi yang telah berjalan di Surabaya perlu diteruskan. 

Namun, untuk monitoring karantina wilayah mungkin bisa lebih substance lagi, misal dalam lingkup komunitas, rumah atau perkampungan. “Dengan demikian kita bisa lebih strategis supaya semua bisa kembali bekerja pulih,” ia menambahkan.

Meski demikian, pihaknya juga mendorong masyarakat agar berperilaku aman. Artinya, disiplin dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dengan demikian, diharapkan maka penularan virus itu bisa dihindari dan penyebarannya bisa segera terputus.

“Jadi yang paling penting kita terus melakukan upaya-upaya ini supaya juga masyarakat aman, bersih, bahwa sebenarnya perilaku aman itu kesadaran kita bersama,” ia menjelaskan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, sebelumnya ia telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur agar PSBB di Surabaya tidak diperpanjang, supaya ekonomi masyarakat dapat berjalan. Namun, ketika PSBB skala kota ini dihentikan, maka jangan sampai nanti angka penularan itu bertambah.

BACA JUGA: Pertimbangan Ekonomi, Risma Usul PSBB di Surabaya Tak Diperpanjang

“Jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi. Artinya kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga (physical distancing) dan menjaga kebersihan,” kata wanita yang akrab disapa Risma itu.

Sebab, ketika kelonggaran itu sudah berjalan otomatis pergerakan manusia atau penduduk akan semakin banyak. Karenanya, Risma menegaskan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap individu harus sangat-sangat disipin dalam mematuhi protokol yang telah ditetapkan.

“Kita sudah menyiapkan protokol untuk aktivitas di Surabaya. Jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat, kalau tidak mau sakit atau tidak mau dipisahkan (karantina) dengan keluarga kita, maka kita harus disiplin,” ia menandaskan.

Saat ini, Risma menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyiapkan protokol-protokol untuk seluruh aktivitas di Kota Pahlawan. Misalnya, di pusat perbelanjaan, untuk tempat pembayaran atau kasir harus dilengkapi dengan tirai. Tujuannya, agar antara pedagang dan pembeli tidak terjadi kontak langsung.

“Begitu kita buka (PSBB) itu maka jumlah ketemu orang akan semakin tinggi, kalau kemarin hanya usaha tertentu yang buka. Tapi begitu kita buka, kemungkinan orang datang akan banyak sekali,” ia memungkasi.