Logo

Pelaksanaan Pilkades Tak Jelas, FAM Sampang Ancam Gelar Demo Lebih Besar

Reporter:,Editor:

Minggu, 23 November 2025 02:19 UTC

Pelaksanaan Pilkades Tak Jelas, FAM Sampang Ancam Gelar Demo Lebih Besar

Koordinator Forum Aktivis Madura (FAM) Kabupaten Sampang saat diwawancarai wartawan, Minggu 23 November 2025. Foto: Zainal Abidin

JATIMNET.COM, Sampang – Forum Aktivis Madura (FAM) Kabupaten Sampang menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tetap tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026.

Koordinator FAM, Mausul, menyampaikan bahwa desakan ini muncul setelah unjuk rasa sebelumnya di depan Kantor DPRD Sampang belum menghasilkan keputusan apa pun terkait kepastian anggaran Pilkades. Ia menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan itikad untuk menindaklanjuti aspirasi warga.

“Kami mendesak Pemkab segera memasukkan anggaran Pilkades dalam APBD 2026. Jika tuntutan ini kembali diabaikan, kami akan turun jalan lagi dengan jumlah massa lima kali lipat dari aksi kemarin,” ujar Mausul, Minggu 23 November 2025.

BACA: Unjuk Rasa Tuntut Pilkades di DPRD Sampang Ricuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata

Mausul menegaskan aksi tersebut murni gerakan masyarakat tanpa kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia membantah tuduhan yang menyebut demonstrasi sebelumnya sebagai aksi bayaran.

“Yang turun ke jalan itu masyarakat Sampang sendiri. Kalau ada yang menuding demo bayaran, itu hoaks dan menyesatkan,” tegasnya.

Koordinator Lapangan FAM, Samsul Arifin, juga meminta Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersikap transparan dalam menyusun kebutuhan anggaran Pilkades. Ia menjelaskan, BPPAKD Sampang sebelumnya menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp23 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, muncul angka Rp30 miliar.

BACA: Indikasi Korupsi Dana Kompensasi Rumpon Seret Nama Bupati Sampang

“Angka Rp30 miliar itu berasal dari DPMD. Kami melihat ada indikasi pembengkakan anggaran agar Pilkades bisa kembali ditunda dengan alasan dananya tidak tersedia,” kata Samsul.

Ia menilai penundaan Pilkades sejak 2021 sudah tidak wajar dan bertentangan dengan aturan. Karena itu, menurutnya, Pemkab tidak lagi memiliki alasan untuk menolak pelaksanaan Pilkades pada 2026.

“Bupati Sampang Slamet Junaidi seolah tidak menghiraukan aspirasi masyarakat. Sikapnya cenderung anti kritik dan hanya ingin mempertahankan kekuasaan,” ujar Samsul yang akrab disapa Gerrard ini.