JATIMNET.COM, Sampang – Ribuan orang menggelar aksi ujuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Selasa, 28 Oktober 2025. Massa yang datang dari seluruh desa itu menuntut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar tahun 2026.

Aksi ini berujung ricuh setelah massa memaksa masuk ke kantor DPRD.

Aski saling dorong-mendorong antara massa dan polisi tak terelakkan. Massa mengamuk dengan menerobos barikade polisi.

Kericuhan semakin menjadi setelah petugas keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan massa.

Massa pun membalas tembakan gas air mata dengan melempari petugas.

BACA: Ratusan Orang Demo Dugaan Jual Beli Jabatan Pj Kades di Sampang

Koordinator aksi, Mahrus, menuntut agar Pilkades segera digelar. Menurutnya, dari 143 desa di Sampang yang saat ini dipimpin Penjabat (Pj) Kades tidak memberikan dampak perubahan signifikan terhadap jalannya pemerintahan desa sejak tahun 2021.

"Tuntutan kami di sini agar DPRD menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades di APBD 2026 dan laksanakan Pilkades di 2026. Jangan ditunda-tunda lagi," katanya.

Mahrus menyampaikan bahwa penundaan Pilkades yang berlangsung sejak 2021 telah membawa dampak buruk bagi kehidupan desa.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin definitif agar program dan pelayanan desa bisa berjalan lebih optimal dan transparan.

"Apa ruginya ketika pemerintah melaksanakan Pilkades 2026. Kalau misalnya karena anggarannya terbatas, masyarakat siap membantu pemerintah asalkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Pilkades segera digelar di amini," ujarnya.

BACA: Pilkades di Sampang Bakal Ditunda Lagi, AMN Mengadu ke Kemendagri

Mahrus menyampaikan Pemkab Sampang mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021.

Dalam SK Bupati tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sampang akan dilaksanakan di tahun 2025. Kebijakan penundaan pilkades dari tahun 2021 telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan patut diduga sarat muatan kepentingan kelompok tertentu.

"Penundaan pilkades bertentangan dengan tujuan utama pembangunan desa sebagaimana amanah Pasal 4 Undang-Undang Desa," katanya.

Hingga pukul 15.55 WIB massa tetap bertahan di depan kantor DPR dan menunggu Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan untuk menemui mereka.