JATIMNET.COM, Gresik – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik resmi menonaktifkan AH sebagai Ketua Car Free Day (CFD).

Alasan pemecatan ini karena AH terindikasi kuat melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang antre mendaftar CFD di depan gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) di Jalan Jaksa Agung.

Pemecatan AH juga berdasarkan hasil rapat klarifikasi yang menghadirkan para pelaku UMKM sebagai korban pungli.

Dalam rapat, AH juga mengakui telah menarik Rp300 ribu-Rp500 ribu agar proses pendaftaran pelaku UMKM di CFD lebih cepat. Padahal, biaya pendaftaran yang resmi ditetapkan hanya Rp50 ribu.

Penggerak UMKM Gresik, M. Ismail Fahmi menyatakan 30 pelaku UMKM memberikan kesaksian serupa. Menurutnya, ada transfer ke rekening pribadi milik AH bukan rekening resmi paguyuban CFD.

“AH dinonaktifkan secara permanen, bukan mengundurkan diri. Semua dugaan pungli sudah diakui,” ujar Fahmi, Minggu 23 November 2025.

BACA: Disparekrafbudpora Gresik Telusuri Dugaan Pungli Terhadap Pelaku UMKM di CFD  

Sementara, sejumlah pemerhati UMKM mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada sanksi organisasi. Sebab, pungli dinilai berpotensi masuk ranah pelanggaran pidana.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Tipikor Pasal 12E. Maka, Jika terbukti menyalahgunakan kewenangan fasilitas publik, kasus ini dapat dilaporkan ke kepolisian.

Hingga kini, AH belum menjelaskan penggunaan uang pungli tersebut. Berdasarkan catatan paguyuban, antrean resmi CFD telah berlangsung sejak 2023 dengan daftar tunggu sekitar 100 pelaku UMKM.

Praktik pungli ini dianggap merusak iklim usaha dan bertentangan dengan program “Bela Beli Produk UMKM” Pemkab Gresik.

Sebagai langkah awal pembenahan, Disparekrafbudpora menunjuk Hartini sebagai penanggungjawab sementara hingga pemilihan ketua CFD baru pada Desember 2025.

Pembenahan difokuskan pada penertiban pendaftaran, validasi rekening resmi, transparansi daftar tunggu, dan pengawasan internal.

Para pegiat UMKM berharap reformasi tata kelola CFD dilakukan dengan secara terbuka, agar ruang publik kembali aman dan adil bagi pelaku usaha kecil.