JATIMNET.COM, Gresik — Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Kabupaten Gresik mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pendaftaran dan penentuan lapak.

Penggerak UMKM Gresik M.Ismail Fahmi menduga pungli dilakukan oleh seorang oknum pengelola CFD yang digelar setiap Minggu pagi. Untuk mempercepat penentuan lapak, pelaku UMKM diminta menambah biaya dengan nominal antara Rp300-Rp500 ribu.

Setelah ‘uang pelicin’ dibayar, maka pelaku UMKM bisa langsung berjualan tanpa harus menunggu antrean panjang penentuan lapak.

Menurut Ismail, pembayaran praktik ini menyalahi kesepakatan para pelaku UMKM. Sesuai AD/ART paguyuban, setiap pelaku usaha hanya diwajibkan membayar biaya pendaftaran Rp50 ribu untuk mendapatkan nomor antrean resmi.

Hingga kini, ia menyebut, jumlah pelaku UMKM yang mendaftar untuk berjualan di CFD sekitar 100 orang. Beberapa di antaranya, dinyatakan telah antre sejak tahun 2023.

“UMKM yang mendaftar resmi sudah antre sejak 2023, tapi ada informasi bahwa ada ‘jalur cepat’ dengan biaya lebih tinggi. Itu yang dikeluhkan para pelaku UMKM,” ujar Ismail saat dikonfirmasi, Selasa, 18 November 2025.

BACA: Dugaan Pungli di Sekolah Negeri di Lamongan, PMII dan LSM Kirim Surat ke Prabowo

Selain itu, Fahmi menyebut adanya temuan terkait kewajiban transfer biaya pendaftaran ke rekening pribadi oknum. Padahal, rekening resmi paguyuban disebut telah tersedia.

“Rekening paguyuban CFD itu ada. Tapi, yang dipakai justru rekening pribadi. Itu yang menjadi pertanyaan,” tambahnya.

Keluhan palaku UMKM di jalan Jaksa Agung depan gedung WEP tersebut telah disampaikan kepada pihak pengelola CFD.

Kondisi tersebut juga telah dibicarakan dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik selaku leading sector CFD.

Fahmi meminta agar sistem manajemen pendaftaran diperbaiki agar lebih transparan. Sebab, CFD selama ini menjadi salah satu ruang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal.

Menanggapi hal itu, Kepala Disparekrafbudpora Gresik Saifudin Ghozali menyatakan pihaknya telah meminta paguyuban CFD melakukan penelusuran internal terkait laporan tersebut.

“Kami sudah meminta menelusuri kebenaran informasi itu ke paguyubannya, dan kami berikan waktu dua sampai tiga hari ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar, pihaknya siap menjatuhkan sanksi tegas.

“Kalau memang benar ada oknum yang melakukan tindakan itu, maka akan diberikan sanksi, bahkan bisa dinonaktifkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim turut merespon dugaan pungli terhadap pelaku UMKM agar bisa berjualan di area CFD.

Pihaknya minta kasus ini dtelusuri. Jika benar ada oknum ASN atau pejabat di lingkungan Disparekrafbudpora Pemkab  Gresik terlibat, maka harus diusut tuntas.

BACA: Akses Ambulans ke RSUD Terhambat CFD, Sekda Jombang Wacanakan Jalan Khusus

Selaku koordinator Komisi II yang membidangi UMKM, ia segera meminta agar diagendakan rapat kerja  dengan organisasi perangkat daerah terkait.

"Ini pungutan liar. Sebab, biaya resmi yang telah ditetapkan paguyuban UMKM sudah ada, yakni Rp 50 ribu per-UMKM yang mendaftar. Lah ini ada yang dimintai Rp300 ribu hingga Rp 500 ribu, itu kan masuk pungli," ungkapnya.

Nurhamim juga meminta kepada kepala OPD terkait memberikan tindakan tegas jika memang ada ASN yang terlibat dalam dugaan praktik pungli tersebut. "Agar mengambil sikap tegas kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung," tandasnya.

Ahmad menambahkan, keberadaan UMKM seharusnya dibantu agar usahanya berkembang. Bagi mereka yang kesulitan memasarkan usahanya diberikan pendampingan dan dibantu permodalan.

"Lah kok malah di-pungli, cek kebacute. UMKM kita itu masih banyak yang belum baik ekonominya, harus dibantu, jangan dipersulit," tegas politikus senior Golkar ini.

Para pelaku UMKM berharap adanya transparan dan sistem CFD dapat ditata ulang agar lebih tertib, profesional, dan adil, sesuai program Bela Beli Produk UMKM milik Pemda Gresik.

Hingga berita ini diturunkan, proses verifikasi internal masih berlangsung dan para pelaku UMKM menunggu tindak lanjut dari pihak pengelola maupun pemerintah daerah.