JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menegaskan komitmennya menambah modal bagi PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida (Perseroda) Jatim.

Rencana untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu disampaikan oleh wakil gubernur (wagub) Emil Elestianto Dardak saat rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin, 9 Maret 2026.

Dalam rapat dengan agenda tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi di DPRD itu, Emil mengungkap alasan pemprov merencanakan penambahan modal bagi PT Jamkrida Jatim.

“Hampir 60 persen perekonomian Jawa Timur ditopang oleh UMKM. Ini tentu membutuhkan kerja bersama, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.

BACA: Khofifah Usulkan Penambahan Modal Rp300 Miliar Bagi Jamkrida ke DPRD Jatim

Menurutnya, rencana tersebut merupakan upaya pemprov untuk lebih memperluas memudahkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan. Dengan demikian, UMKM bisa semakin maju dan berkembang seiring dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang telah digelontorkan pihak perbankan.

Rencana itu, ia melanjutkan, juga memaksimalkan modal yang dimiliki PT Jamkrida yang dinyatakan sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini termasuk dari sisi rasio klaim dan parameter lainnya.

“Artinya, hari ini Jamkrida sudah memaksimalkan modal yang diberi dan tetap menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat,” katanya.

Emil menjelaskan bahwa lembaga penjaminan kredit bekerja berdasarkan kapasitas modal yang dimiliki. Semakin besar modal, semakin luas pula kemampuan penjaminan kredit yang bisa diberikan.

“Penjaminan itu bekerja berdasarkan kapasitas modal. Jadi kalau modalnya sudah dioptimalkan, maka kemampuan menjaminnya juga terbatas oleh aturan,” jelasnya.

BACA: Pemprov Sertakan Modal Rp300 Miliar ke Jamkrida, Fraksi PDIP Soroti UMKM

Menurut Emil, penilaian OJK terhadap kondisi keuangan Jamkrida masih dalam kategori sehat,

Terkait dengan rencana penambahan modal Jamkrida hingga Rp300 miliar, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti langsung diberikan sekaligus. Realisasi penambahan modal akan dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

Ia menambahkan bahwa penetapan modal dasar dan realisasi penyertaan modal merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, realisasinya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD.

“Ini nanti akan memengaruhi realisasinya karena ada banyak faktor, termasuk efisiensi anggaran dan kebutuhan lain seperti penanganan bencana,” kata Emil.