JATIMNET.COM, Tuban – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban kembali menjadi sorotan. Fokus utama mengarah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) yang memegang porsi anggaran terbesar di kabupaten tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, mengungkapkan bahwa serapan anggaran DPUPR-PRKP hingga saat ini baru mencapai 46 persen atau sekitar Rp297 miliar dari total pagu Rp639 miliar. Ia menilai capaian tersebut tergolong rendah mengingat waktu efektif yang tersisa hanya sekitar satu bulan.

“Belanja DPUPR sampai hari ini baru 46 persen. Memang pelaksanaan sejak awal kurang optimal. Tapi tadi Kepala Dinas menyampaikan bahwa ke depan tidak boleh terulang seperti ini,” ujar Siswanto usai rapat evaluasi serapan anggaran di Komisi I, Kamis 20 November 2025 

Siswanto menilai serapan yang masih minim tersebut harus segera dibenahi. Ia menambahkan, pemerintah pusat mulai tahun depan juga akan menerapkan pola pengawasan lebih ketat agar progres pekerjaan dan belanja tidak kembali menumpuk di akhir tahun.

BACA: 2025 Tersisa 3 Bulan, Serapan Belanja APBD Tuban Baru Capai 50 Persen

“Ke depan itu dipantau ketat oleh pusat. Mulai triwulan pertama, mau Januari atau baru Maret, progres harus jelas dan dilaporkan setiap minggu. Tidak boleh ada dana yang mengendap,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut menjadi pemicu bagi DPUPR-PRKP untuk mengejar ritme kerja sejak awal tahun agar pembangunan berjalan merata dari Januari hingga Desember.

“Jangan seperti sekarang. Baru dikerjakan Juni, Juli, atau Agustus. Ritmenya harus dikejar sejak triwulan pertama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR-PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, optimistis bahwa serapan anggaran dinasnya dapat menyamai capaian tahun sebelumnya, yakni sekitar 96 persen.

BACA: Proyek Infrastruktur Tuban Disorot DPRD, Sejumlah Pekerjaan Terindikasi Molor

Agung melaporkan bahwa saat ini serapan sudah mencapai 46,6 persen atau hampir mendekati 50 persen. Ia memastikan seluruh tim teknis telah diminta mempercepat pekerjaan dengan menambah tenaga serta suplai material.

“Harapan kami semua pekerjaan selesai tepat waktu. Kami sudah menginstruksikan PPK, pengawas, dan konsultan untuk menambah material dan tenaga. Yang penting tidak ada pekerjaan lewat dari akhir tahun,” jelasnya.

Agung juga menepis anggapan bahwa progres pembangunan terkesan lambat. Menurutnya, seluruh pekerjaan masih berada dalam masa kontrak hingga akhir Desember.

“Kendalanya beragam, ada cuaca, ada rekanan yang perlu dipacu, ada pula administrasi kecil. Tapi kualitas pekerjaan tetap harus sesuai syarat. Karena tidak mungkin menambah waktu, rekanan wajib menambah tenaga dan material,” tuturnya.

Agung menegaskan kembali optimismenya bahwa seluruh pekerjaan fisik akan rampung dalam waktu satu bulan ke depan.