Kamis, 4 April 2019 - 18:39
JATIMNET.COM, Sidoarjo - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahunan penjara kepada lima orang terdakwa kasus suap terhadap Bupati Mojokerto non aktif, Mustofa Kamal Pasha (MKP), Kamis 4 April 2019. Vonis paling rendah 2 tahun dan yang paling tinggi 2 tahun 8 bulan.
Lima terdakwa itu antara lain Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya, Achmad Subhan selaku mantan wakil bupati Malang, makelar izin tower di Mojokerto Achmad Suhawi, Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Grup (TBG) dan perantara Suap, Nabiel Tirtawano.
Dalam sidang yang digelar bergantian di ruang Cakra, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana menilai lima terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 a Jo 55 ayat 1 ke 1 UU nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Lima Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut Berbeda
Dalam putusannya, Ockyanto diganjar 2 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Nabiel Tirtawano divonis 2 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta Subsider 2 bulan kurungan. Onggo Wijaya di vonis dengan 2 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Achmad Suhawi divonis hakim 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga wajib mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 250 Juta.
"Harta benda terdakwa yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi akan disita. Jika dalam waktu satu bulan tidak membayar maka akan dihukum pidana selama 10 bulan penjara," ucap Gede Arthana.
BACA JUGA: Anak Bupati Mojokerto Non Aktif Tewas Kecelakaan
Sementara itu, Achmad Subhan divonis 2 tahun 8 bulan serta denda sebesar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 1,37 miliar.
Jika tidak dibayarkan maka harta benda terdakwa akan disita sesuai dengan jumlah kerugian uang pengganti tersebut. "Namun jika tidak mencukupi akan dikenakan hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu dicabut hak politik serta hak dipilihnya selama lima tahun," ucap Gede Arthana.
Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan jasa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Eks Wali Kota Mojokerto Divonis 3,5 Tahun Penjara
Jaksa masih pikir pikir dengan putusan hakim tersebut dan ketua majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada jaksa untuk menentukan sikap.
Usai sidang, jaksa Taufiq Ibnugroho mengatakan dia akan konsultasi dulu terkait putusan hakim tersebut. "Karena memang putusannya lebih ringan, jadi kami memiliki waktu tujuh hari," ucapnya.
Kasus ini terjadi setelah KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.
BACA JUGA: Terseret Kasus Korupsi Suap, Mantan Wabup Malang Ditahan KPK
Kelimanya diduga secara bersama-sama menyuap Bupati Mojokerto Mustofa terkait dengan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto.
Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,73 miliar. Uang sebesar Rp 2,73 miliar tersebut merupakan imbalan atas pengurusan IPPR dan IMB pembangunan 11 menara telekomunikasi di Mojokerto. Sebanyak 11 Menara telekomunikasi tersebut milik PT Tower Bersama dan PT Protelindo.
Diduga, pemberian uang suap untuk Mustofa terjadi dalam beberapa kali tahapan. Pemberian yang telah terealisasi untuk Mustofa sekira Rp2,75 miliar dengan rincian dari PT Tower Bersama sejumlah Rp 2,2 miliar, sedangkan dari PT Protelindo telah diberikan senilai Rp 550 juta.
