Lima Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut Berbeda

M. Khaesar Januar Utomo

Rabu, 20 Maret 2019 - 14:10

JATIMNET.COM, Sidoarjo - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar sidang lanjutan lima terdakwa kasus suap terhadap Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasha (MKP) dengan agenda pembacaan tuntutan, Rabu 20 Maret 2019.

Lima terdakwa ini antara lain Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya, mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan, makelar izin tower di Mojokerto Achmad Suhawi, Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Grup (TBG) Ockyanto serta perantara suap, Nabiel Tirtawano.

Mereka terjerat kasus dugaan suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

Kelima terdakwa dituntut tiga tahunan penjara dalam sidang yang digelar di ruang Cakra ini. Taufiq Ibnugroho, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai semua terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 a Jo 55 ayat 1 ke 1 UU nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: Kasus Suap Walikota Pasuruan, KPK Panggil Tujuh Saksi

Hal yang memberatkan menurut jaksa, para terdakwa ini tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Onggo Wijaya, Ockyanto, dan Nabiel Tirtawano masing-masing dituntut tiga tahun penjara dengan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan dua terdakwa lainnya Achmad Subhan, dan Achmad Suhawi dituntut tiga tahun enam bulan dengan denda Rp 200 Juta subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa atas nama Achmad Suhawi dikenakan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 250,11 juta. Jika harta bendanya tidak mencukupi sebagai uang pengganti, terdakwa akan menjalani satu tahun kurungan," kata Taufiq, Rabu 20 Maret 2019.

BACA JUGA: KPK Menahan 8 Tersangka Kasus Suap Proyek SPAM

Sedangkan terdakwa atas nama Achmad Subhan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 1,35 miliar. Jika terdakwa tidak mampi membayar, maka harta berda terdakwa akan disita sebagai gantinya.

Namun jika tidak mencukupi, akan diganti dengan hukuman kurungan sekitar dua tahun. "Selain itu, terdakwa atas nama Achmad Subhan dicabut hak politiknya selama lima tahun," ucapnya.

Ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Rabu 27 Maret 2019 dengan agenda pledoi.

Usai sidang, Taufiq mengatakan jaksa penuntut memberikan tuntutan yang berbeda karena ada terdakwa yang harus membayarkan uang pengganti.

BACA JUGA: Mantan Wakil Bupati Malang Terseret Kasus Suap Mustafa Kemal Pasa

"Karena dari terdangka lainnya sudah mengembalikan uang kerugian negara tersebut, jadi hal ini yang membuat kami tidak mengenakan uang pengganti pada tiga terdakwa lainnya," bebernya.

Kelimanya ‎diduga secara bersama-sama menyuap MKP dengan nominal uang sebesar Rp 2,73 miliar. Uang sebesar Rp 2,73 miliar tersebut diduga imbalan atas ‎pengurusan IPPR dan IMB pembangunan sebelas menara telekomunikasi di Mojokerto‎.‎

Sebelas menara telekomunikasi tersebut milik PT Tower Bersama dan PT Protelindo.

Suap terhadap MKP terjadi dalam beberapa kali tahapan. Pemberian yang telah terealisasi sekitar Rp 2,75 miliar dengan rincian dari PT Tower Bersama sejumlah Rp 2,2 miliar. Sedangkan dari PT Protelindo telah diberikan senilai Rp 550 juta.

Baca Juga

loading...