JATIMNET.COM, Surabaya – Di Hari Jadi Jawa Timur ke-75 yang diperingati Senin, 12 Oktober 2020, DPRD Provinsi Jawa Timur menyorot sejumlah proyek infrastruktur yang perlu diperbaiki, masih terkendala, atau belum tuntas.

Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto menyebut ada tiga jenis infrastruktur yang perlu diperbaiki dan perlu dituntaskan di antaranya irigasi untuk pertanian, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Jalur Lintas Selatan (JLS).

“Banyak saluran air baik sekunder maupun tersier yang sekarang dangkal, bahkan tak teraliri. Untuk bisa memiliki sumber air, petani juga harus menyiapkan sumur secara swadaya," kata Kuswanto. 

Politikus Partai Demokrat ini juga menyorot belum selesainya pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI B3) yang dibangun Pemprov Jatim di Desa Cindoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. PPLI B3 ini diharapkan dapat segera beroperasi tahun ini.

BACA JUGA: Ini Alasan Hari Jadi Provinsi Jatim Ditetapkan Tanggal 12 Oktober

“Ada sejumlah kendala, mulai penyediaan lahan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga masalah lainnya," kata dia. 

Menurutnya, keberadaan PPLI B3 itu sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sejumlah industri. "Untuk mendukung iklim industri di Jawa Timur, semua harus segera diselesaikan. Apalagi, ini merupakan target jangka dekat yang seharusnya selesai tahun ini," katanya. 

Ia juga menyorot proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang belum tuntas sejak dirintis tahun 2002. Jalur yang diharapkan bisa mengungkit perekonomian di kawasan selatan Jatim ini seharusnya bisa menghidupkan perekonomian setempat. 

"Masalahnya ada pada pembebasan lahan yang memang butuh anggaran besar. Karena bukan jalan berbayar, memang tidak mudah menarik investor di proyek ini," katanya.

BACA JUGA: DPRD Jatim Tagih Keseriusan Pemprov Bangun Pengolahan Limbah B3

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan perlu adanya revisi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur untuk menyesuaikan kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

"Perlu redesign (desain ulang) RPJMD jatim yang pernah disusun di awal terpilihnya Gubernur dan Wagub karena kondisi dan situasi pandemi mempengaruhi semua aspek kehidupan," katanya. 

Sri meyakini ekonomi di Jawa Timur bisa bangkit kembali meski masih dilanda pandemi Covid-19. "Di masa pandemi ini, semua ekonomi terkontraksi termasuk Jatim. Tapi kultur masyarakat Jatim yang terbuka dan egaliter menjadikan Jatim cepat beradaptasi dengan banyak situasi," katanya.